Kewajiban tersebut dirasa sebagai beban karena ada pembayaran minimum masih harus dipenuhi meskipun penggunaan listrik sudah berkurang karena penurunan aktivitas perusahaan.

"Misalnya yang masih menjadi permasalahan bagi kami adalah PLN, jadi PLN itu ada minimum payment yang juga kita pandang agak besar ya," kata Hari.

"Dimana industrinya udah colaps tapi ada minimum payment, nah itu belum tersebut dalam relaksasi itu," tambahnya.

Mewakili suara para pengusaha di Indonesia, Hari meminta pada pemerintah untuk menghapuskan beban minimal pembayaran.

"Yang kita minta sebetulnya adalah dihapuskan minimum payment yang dibayar sesuai penggunaan daya, dan juga dengan gas, gas juga ada minimum paymentnya," kata Hari menjelaskan.

"Ini yang sedang kami usulkan kepada menteri perekonomian dan juga kepada menteri BUMN untuk bisa dihapuskan ketentuan mengenai minimum payment." tandasnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-11:06:

Stimulus Ekonomi dari Pemerintah

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga agar kegiatan usaha terus berjalan di tengah pandemi Virus Corona.

Stimulus tahap pertama telah dilakukan dengan tujuan menyelamatkan industri pariwisata, dan saat ini pemerintah akan menetapkan stimulus tahap kedua untuk bidang usaha.

Dilansir KompasTV, Sabtu (21/3/2020), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roeslan Roeslani, menyatakan pandemi Virus Corona yang memaksa masyarakat untuk membatasi kegiatannya sangat berdampak pada bidang usaha.

"Dampaknya yang sudah pasti, penurunan aktivitas, pendapatan, likuiditas, yang paling terkena industri pariwisata dan turunannya," terang Roeslan.

Perusahaan manufaktur juga terdampak secara tidak langsung dengan menipisnya bahan baku dan bahan modal yang digunakan untuk produksi.

Seperti contohnya bidang farmasi dan elektronik yang impor bahan bakunya berasal dari China.

Kondisi China yang mulai membaik dan mulai melakukan produksi, diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan bahan baku di Indonesia beberapa bulan ke depan.

• Sedikit Terkekeh, Pengamat Kebijakan Publik Sebut PSBB di Jakarta Belum Efektif: Masih Sama Saja