Dalam surat edaran itu juga, tambah Dita, jika perusahan terpaksa meliburkan pekerjanya sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19, maka harus membuat kesepakatan bersama.

"Kami imbau agar membuat kesepakatan dengan pekerja masing-masing soal akan dibayar berapa dan bagaimana cara membayarnya," katanya.

Transportasi publik normal kembali

Setelah kejadian pada Senin (16/3/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk mengubah frekuensi transportasi publik menjadi normal kembali, tapi tetap membatasi jumlah penumpang sebagai langkah pengendalian Covid-19.

"Sekali lagi tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan. Ini semua punya konsekuensi bahwa antrean akan lebih banyak di luar halte dan di luar stasiun," kata Anies kepada media, Senin (16/03).

Anies melanjutkan, antrean dan kepadatan di ruang terbuka itu bertujuan untuk mengurangi risiko penularan dibandingkan di dalam ruang tertutup.

"Karena itu pembatasan jumlah penumpang per gerbong dan per bus menjadi penting sekali untuk memastikan jarak fisik antara satu penumpang dengan penumpang lain," katanya.

Anies mengatakan kebijakan ini berubah karena adanya arahan dari Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyinggung agar kepala daerah memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat tanpa membuat 'kerumunan'.

"Transportasi publik harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik kereta api bus kota, MRT, LRT, Bus Trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan," kata Presiden Jokowi kepada media, Senin (16/3/2020). (BBC Indonesia)

Artikel ini telah tayang di BBC Indoensia dengan judul "Virus Corona: Seberapa siap masyarakat dan perusahaan untuk bekerja dari rumah alias WFH?"