Virus Corona

Sebut Pemerintah Lamban Cegah Corona, Politisi PKS Pipin Sopian: Kita Sudah Lihat, Ada yang Ditutupi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Departemen Politik PKS, Pipin Sofyan dalam saluran YouTube Kompas TV, Senin (2/3/2020).

TRIBUNWOW.COM - Ketua Departemen Politik PKS, Pipin Sopian mengkritik pemerintah setelah Virus Corona menjangkit dua WNI asal Depok, Jawa Barat.

Dilansir TribunWow.com, Pipin Sofyan menilai pemerintah bertindak lamban dalam mencegah tersebarnya Virus Corona di Indonesia.

Bahkan, menurutnya ada sesuatu yang ditutupi oleh pemerintah terkait wabah Virus Corona. 

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (2/3/2020).

Imbas Virus Corona, Ini Daftar 8 Event Besar Olahraga di Indonesia yang Terancam Batal

Waspada Virus Corona, Rizky Febian Rogoh Kocek hingga Rp 2 Juta untuk Beli Masker: Demi Kesehatan

Pipin menjelaskan, merebaknya Virus Corona berpengaruh pada perekonomian negara.

"Kondisi adanya Virus Corona ini menyebabkan perputaran uang ini sangat lamban," kata Pipin.

"Sebagaimana lambannya pemerintah menangani Virus Corona ini."

Terkait hal itu, Pipin pun menyinggung lambannya pemerintah melarang masuknya wisatawan asing ke Indonesia.

Menurut dia, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

"Sebagaimana pemerintah sangat lamban ketika mengeluarkan kebijakan untuk melarang warga negara asing yang terkena Virus Corona dibiarkan tetap masuk ke Indonesia," kata Pipin.

Tak hanya lamban, Pipin juga menilai pemerintah tertutup menangani Virus Corona.

Ketua Departemen Politik PKS, Pipin Sofyan dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (2/3/2020). (YouTube KompasTV)

Ungkap Sederet Kerugian akibat Corona, Karni Ilyas Soroti soal Stok Masker yang Menipis: Itu Kecil

"Dan itu harus dimulai dari evaluasi, menyadari bahwa yang dilakukan oleh pemerintah satu lamban, dua tertutup," kata dia.

"Dua hal ini berbahaya, dua hal ini lah yang menjurus ke dua hal."

Pipin mengungkapkan, sikap lamban dan tertutup pemerintah dalam menangani Virus Corona ini justru menimbulkan masalah baru.

Ia pun menyinggung ketidakpercayaan publik pada kemampuan pemerintah.

Halaman
123