Terkini Nasional

Kritik Jiwasraya, Omnibus Law, hingga Pemilihan Rektor, Ekonom Faisal Basri: Rezim Semakin Busuk

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menilai rezim sekarang adalah rezim yang buruk. Hal itu diungkapkan melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020).

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menilai rezim sekarang adalah rezim yang buruk.

Hal itu diungkapkan melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020).

Faisal Basri mengungkap beberapa permasalahan saat ini, mulai dari Omnibus Law hingga Jiwasraya.

Pemeriksaan Saksi Kasus Jiwasraya Digelar Hari Ini, Usulan Bentuk Pansus Kembali Bergulir

Menurutnya, pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya dalam kasus Jiwasraya.

Padahal, sudah ada undang-undang untuk melindungi para nasabah asuransi.

"Justru tugas azali negara melindungi rakyatnya tidak dilaksanakan hingga munculah kasus Jiwasraya."

"Karena negara abai, negara diamanatkan oleh negara dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 yang ditandantangani oleh Presiden SBY 17 Oktober 2014 mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun setelah Undang-Undang ini ada itu wajib ada yang namanya penjaminan police asuransi sehingga kalau ada apa-apa rakyat bisa terlindungi," jelas Faisal Basri.

Sehingga, pemerintah dianggap tidak peduli dengan nasib para nasabah.

"Nah ini harusnya kan sudah ada 2017 ini sudah 2020 jadi pemerintah ini abai, saya tidak tahu pemerintah abai."

"Konsekuensinya apa harus ada konsekuensinya dong," ungkapnya.

Ia menuturkan, kasus Jiwasraya ini lebih besar dari kasus Century.

"Pemerintah ini sudah diingatkan oleh BPK tentang pentingnya undang-undang ini, ini yang harus diingat lebih besar jauh dari khusus Century," lanjutnya.

Lalu, Faisal Basri mengkritik pemerintah yang seolah-olah sudah menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Erick Thohir Dituding Dapat Untung dalam Kasus Jiwasraya, Luhut Bongkar Percakapan Keduanya

"Dulu ada Pansus (Panitia Khusus) sekarang ada Panja. Kalau Panja (Panitia Kerja) itu kan dibatasi di level komisi jadi lebih sebagai masalah teknis, kalau Pansus kan masalah nasional lintas komisi."

Halaman
123