Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.

Sehingga, investor-investor lah yang diuntungkan dalam undang-undang Omnibus Law.

"Dan soal lingkungan juga mengganggu sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang menganggu."

"Jadi yang diutamakan koorperasi yang diambil dicabut buruh, lingkungan, dan Pemda," ungkap Faisal Basri. 

Faisal Basri mengatakan, demi memuluskan Omnibus Law ini parlemen juga harus diamakankan dengan mengajak hampir semua partai bergabung.

"Kemudian, disadari ini harus dilakukan segera macem-macem, diamankanlah parlemen, maka hampir semua partai masuk ke pemerintahan, 74 persen kursi parlemen secara otomatis dikuasai oleh pemerintah begitu," lanjutnya.

Termasuk Prabowo Subianto diajak berkoalisi agar tidak menghambat kebijakan pemerintah.

• Di Mata Najwa, Bivitri Susanti Singgung Omnibus Law di DPR: Rakyat Baru Saja Ditipu dengan UU KPK

"Pak Prabowo juga diajak, pokoknya sehingga diharapkan tidak ada hambatan begitu," kata Faisal Basri.

Meski demikian, Faisal Basri mengatakan bahwa buruh nanti akan melawan hingga muncul gerakan separatisme-separatisme yang baru.

"Tapi mereka lupa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah sedemikian tidak bisa dibendung lagi, menurut saya ini akan melawan semua, buruh akan melawan, daerah akan melawan, akan muncul separatisme baru," ujar Faisal Basri. (TribunWow.com/Mariah Gipty)