Menurut Yayat, Monas tidak tercatat sebagai aset DKI Jakarta ataupun Kementerian Sekretaris Negara.

"Monas itu asetnya siapa? Sampai sekarang belum jelas. Sertifikatnya bukan atas nama Pemprov DKI, dan bukan atas nama Setneg, prosesnya masih di Kementerian ATR," kata Yayat.

"Kami mengusulkan harus ada ketegasan supaya setiap gubernur DKI jangan ganti-ganti kebijakan. Jadi kita sebetulnya berharap ada blue print, ada kelembagaan yang jelas," ujarnya.

Menurut sejarawan Jakarta JJ Rizal, signifikansi Monas di masa depan dipandang vital lantaran monumen bersejarah itu dapat menawarkan sumber keteladanan, dan pengunjung dapat memahami nilai-nilai ke-Indonesia-an sesuai dengan visi Soekarno ketika ia memulai pembangunan Monas pada 17 Agustus 1966.

"Fungsi Monas di masa depan justru menjadi sangat vital karena dia menjawab apa yang menjadi persoalan besar kita, apakah kita sanggup menjadi 100 tahun, apakah kita akan selamat ke masa depan?"

"Monas itu menjadi alat kita berangkat ke masa depan karena ia menawarkan sumber keteladanan," jelasnya.

Bagi Reni Nur Syafitri, seorang pengunjung Monas asal Yogyakarta, Monas bukanlah sekadar tugu dengan puncak emas berkilau dalam komplek yang luas.

"Bagi saya, Monas adalah tempat untuk mengenang pahlawan zaman dulu, Monas ini dibangun buat mengingat mereka yang berjuang," ujar mahasiswa berusia 19 tahun tersebut.

(BBC Indonesia/Resty Woro Yuniar)

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul "Monas dan polemik proyek revitalisasi: 'Gubernur Ali Sadikin hingga Anies Baswedan gagal memahami visi Soekarno'"