TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak bersabar dalam proses penyelamatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya.

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi setneg.go.id, Jokowi menyebut "penyakit" Jiwasraya sudah berlangsung dari lama.

"Ya, tadi saya sampaikan, ini sakitnya sudah lama sehingga penyembuhannya juga tidak langsung sehari dua hari, juga butuh waktu," kata Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020).

• Tersangkut Skandal Jiwasraya, Harry Prasetyo Pernah Berkantor di KSP

Jokowi juga meminta agar semua pihak memberikan waktu kepada instansi terkait untuk mengusut kasus ini.

"Berikan waktu kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Menteri BUMN, Menteri Keuangan untuk menyelesaikan ini. Tetapi sekali lagi, kita ngomong apa adanya, membutuhkan waktu. Tapi insyaallah selesai," lanjut Jokowi.

Jokowi tidak memberikan target waktu khusus untuk menyelesaikan kasus.

Meskipun demikian, ia menekankan agar pelayanan nasabah diprioritaskan.

"Enggak ada target saya selesai. Yang penting selesai, terutama untuk nasabah-nasabah, rakyat kecil," kata Jokowi.

Ia memandang perlu ada reformasi secara menyeluruh seperti yang pernah dilakukan perbankan pada 2000-2005.

"Baik itu dari sisi pengaturan, sisi pengawasan, sisi risk management, semuanya harus diperbaiki dan dibenahi," kata Jokowi.

"Tapi butuh waktu, enggak mungkin setahun-dua tahun. Sisi permodalannya juga. Sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap perasuransian kita," jelasnya.

• Langkah Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya, dari Restrukturisasi sampai Tunggu Profit

Audit Forensik

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menyebutkan sebaiknya dilakukan audit forensik untuk memastikan aliran dana di Jiwasraya dan Asabri.

"Harus dilakukan audit investigatif atau mungkin forensic audit untuk memastikan ke mana larinya investasi-investasi ini, sehingga bisa me-recovery nilai-nilai investasi yang sudah akhirnya mengorbankan jutaan nasabah dan pensiunan TNI dan Polri," kata Sandiaga, Sabtu (18/1/2020).

Selain itu, Sandiaga mendorong pemerintah melakukan pemulihan bisnis selain tindakan hukum yang sedang dalam proses saat ini.