Menurut Christina, China seharusnya menghormati UNCLOS karena turut hadir dalam kesepakatan tersebut.

"Dalam hal ini, kita tidak pernah memberikan hak kepada China. Dan China merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini tanpa reservasi terkait ketentuan tentang ZEE," kata Christina.

• Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Salim Said Singgung Tindakan Tegas: Senjata yang akan Bicara

Penangkapan Ikan Ilegal

Mengenai penangkapan ikan secara ilegal, menurut Christina Undang-Undang Perikanan sudah cukup untuk mengatasi masalah itu.

"Sekarang beredar berita kalau terjadi illegal fishing. Sebetulnya kita punya Undang-Undang Perikanan yang mengatur soal itu," jelasnya.

"Ketika terjadi illegal fishing, dan ada bukti permulaan yang cukup, tindakan bisa diambil. Baik itu berupa pembakaran atau berupa penenggelaman."

"Kalau saya dengar ada menteri bilang itu ada tumpang-tindih aturan atau apa, ya menarik juga untuk kita lihat," lanjut Christina.

Ia juga berpendapat pelaksanaan peraturan tersebut sudah dilakukan dengan baik pada periode menteri sebelumnya.

Menurut Christina, pelaksanaan regulasi yang baik sudah cukup untuk menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal.

"Selama ini aturan sudah pernah dilaksanakan, sudah beberapa kali zaman menteri sebelumnya," katanya.

• Soal Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna, Ketua Himpunan Nelayan Sindir Menteri KKP Sebelumnya

China Sengaja Provokasi

Sementara itu, hadir dalam acara yang sama, pengamat hubungan internasional Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu menjelaskan langkah yang sudah diambil Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.

"Menlu kita sudah memberikan nota protes, hampir satu minggu yang lalu. Menhan juga sudah bicara dengan counter-part-nya di China," kata Aleksius Jemadu.

Namun upaya menteri tersebut belum menghasilkan respons positif dari Pemerintah China.

Menurut Aleksius, ada kemungkinan China sengaja memprovokasi karena merasa sebagai negara besar.