Konflik RI dan China di Natuna

Edhy Prabowo Dibela Luhut Pandjaitan soal Kapal di Natuna, Ungkap Ada Keterbatasan soal Pengamanan

Editor: Mohamad Yoenus
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara soal konflik di Perairan Laut Natuna, Senin (6/1/2020).

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara soal konflik di Perairan Laut Natuna.

Diketahui China dikabarkan mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah kekuasaan mereka.

Lalu, muncul isu masuknya kapal laut asing ke perairan Indonesia meningkat setelah Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN)

Atas isu yang beredar, Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara.

"Tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi, tidak benar," tutur Luhut yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

Ia menerangkan, memiliki data lengkap terkait pengamanan wilayah perairan Laut Natuna.

Menurut Luhut, KKP masih berpatroli di bawah kepemimpinan Edhy.

Ia lalu menerangkan soal keterbatasan yang dihadapi saat ini.

Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Pakar Hukum Internasional: Kita Kuat-kuatan di Tengah Laut

"Hanya kan intensitas coast guard-nya belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya terbatas," jelasnya.

Luhut lantas berujar, pihaknya kini berusaha memperbaiki penjagaan di perairan Laut Natuna.

"Kalau barang engga kau jaga, ya orang datanglah. Coba kau enggak jaga rumahmu? Kan orang datang, nah itu," ujarnya.

"Jadi, kami perbaiki penjagaan kami, tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja, atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy."

"Tidak betul juga itu, saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," katanya.

Sebelumnya, Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie angkat suara terkait Laut Natuna yang diklaim China.

Connie awalnya menerangkan, ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Halaman
123