TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal konflik di perairan Natuna.

Diketahui, pemerintah China mengklaim kepemilikan perairan Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pun menjadi sorotan seusai kapal China memasuki wilayah Natuna.

Semenjak Edhy Prabowo menjabat, kapal asing dianggap berani melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.

• Pakar Hukum Internasional Sesalkan Sikap Prabowo soal Natuna, Ungkap yang Harusnya Segera Dilakukan

• Sikap Prabowo atas China soal Natuna Diprotes Pakar Hukum sambil Berkali-kali Tunjuk-tunjuk Kamera

Terkait hal itu, melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020), Luhut Binsar pun mengungkapkan pembelaannya terhadap Edhy Prabowo.

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy (menjabat) ini lebih banyak kapal (asing) masuk," kata Luhut.

"Tidak benar itu, saya ulangi sekali lagi itu tidak benar."

Luhut mengklaim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tetap bekerja sebagaimana mestinya meski kapal asing kini menyerbu perairan Natuna.

"Karena kami punya data lengkap kok," kata Luhut.

"KKP itu masih bergerak, hanya saja kan memang intesitasnya coast guard belum bisa sebanyak yang lain karena kapalnya terbatas."

Lantas, Luhut menyinggung soal penyelundupan nikel yang belum lama ini diungkap oleh KKP.

Kala itu, semua kapal milik KKP terlalu fokus mengurusi penyulundupan nikel tersebut.

Hingga lalai menjaga perairan Natuna.

• Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

Hal itulah yang disebutnya menjadi jalan pembuka bagi kapal China untuk memasuki wilayah Natuna.

"Kemarin misalnya kita mobilisasi, penanganan nikel yang diselundupkan itu ada beberapa puluh kapal kita pindak ke sana semua," ujar Luhut.

"Kita belum mampu di Barat, lalu orang lain datang masuk."

"Kalau barang ndak kau jaga ya orang datang lah."

Kini, setelah kapal China memasuki Natuna, Luhut bersama jajarannya akan memperbaiki penjagaan agar kejadian serupa tak kembali terulang.

"Coba kau enggak jaga rumahmu kan orang datang kan. Jadi kita perbaiki penjagaan kita ," ujar Luhut.

Lantas, ia kembali menegaskan Edhy Prabowo bukanlah orang yang patut disalahkan atas kejadian ini.

"Tapi bukan si coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerja setelah Pak Edhy tidak betul juga itu," kata Luhut.

"Saya ingin luruskan itu karena saya ikuti betul."

Simak video berikut ini:

Edhy Prabowo Tak Tegas?

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat mengatakan tak akan menenggelamkan kapal yang melewati tanpa izin dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana lantas menyebut kebijakan itu justru menyenangkan pemerintah China.

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal China diketahui berada di perairan Natuna tanpa izin.

"Tapi menurut saya ini satu hal, tidak perlu kemudian TNI kita seolah-olah mau siap-siap perang," kata dia dikutip dari YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020).

"Karena ini bukan masalah kedaulatan yang dilanggar. Tapi ini hak berdaulat."

• Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

Ia menambahkan, terdapat perbedaan antara berdaulat dengan hak berdaulat.

"Bedanya kalau kedaulatan itu kita kalau ada kapal asing berhak untuk meminta dia keluar, karena ini di wilayah kedualatan ," ujar Hikmahanto.

"Tapi kalau hak berdaulat itu kita bicara soal sumber daya alam."

"Jadi kalau misalnya kedaulatan itu 12 mil dari titik terluar, tapi kalau hak berdaulat itu 200 mill."

Hikmahanto menjelaskan, kapal asing dianggap melakukan pencurian ikan jika melewati batas tersebut.

"Artinya ikan-ikan di situ ditangkap tanpa persetujuan dari Indonesia maka kita menganggap illegal fisihing," ujarnya.

"Itu yang kemudian ditangkap."

Ia menambahkan, hal itu perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia.

"Tapi bukan untuk kemudian tanda kutip mungkin yang dipersepsikan oleh publik juga untuk dipertahankan oleh TNI kita," kata Hikmahanto.

"Karena hak berdaulat itu di laut lepas, tidak boleh ada kedaulatan di situ."

• Tak Mau Nego dengan China soal Kapal yang Masuk ke Natuna, Mahfud MD: Enggak Usah Ngotot-ngototan

Lantas, Hikmahanto pun menyinggung kebijakan Edhy Prabowo yang enggan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

"Betul sekali, jangan sampai nanti pemerintah China atau masyarakat China tertawa," kata Hikmahanto.

"Seolah-olah Indonesia ini tidak bisa membedakan antara kedaulatan dengan hak berdaulat."

Hikmahanto menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo itu menguntungkan pemerintah China.

Namun, malah merugikan pemerintah Indonesia.

Ia menilai, kebijakan Edhy Prabowo itu tak tegas.

"Itu yang harusnya sinyal baik untuk China, tapi sinyal enggak baik di Indonesia, seolah-olah sudah lunak," ujar dia.

Permyataan Hikmahanto itu pun langsung ditanggapi oleh sang presenter.

"Sinyal baik untuk pencuri ikan tapi sinyal tidak baik bagi Indonesia gitu ya?," tanya presenter.

"Iya betul," jawab Hikmahanto.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)