TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara soal masuknya sejumlah kapal China ke perairan Natuna.

China mengklaim kepemilikan Natuna atas dasar Nine Dash Line, sedangkan Indonesia mengklaim perairan tersebut atas dasar hukum.

Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia harus mempertahankan wilayah Natuna.

• Bakamla Ungkap Kondisi Terkini Natuna: Tidak Pergi, Jumlah Kapal China yang Masuk Justru Bertambah

"Kita akan tetap mempertahankan, tidak salah dari pernyataan Pak Prabowo," ujar Mahfud.

Meski demikian, Mahfud MD ingin menyelesaikan masalah tersebut secara tenang.

"Kita selesaikan dengan kalem, enggak usah ngotot-ngototan tetapi kita tetap pada prinsip, tidak akan ada nego," ujarnya.

Namun, menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara tidak ingin ada negosiasi dalam konflik itu.

Pasalnya, tidak ada konflik di antara kedua negara itu.

Sedangkan dalam keputusan South China Sea Tribunal sudah diputuskan di mana wilayah China.

"Karena nego itu ada berarti konflik bilateral, enggak ada. Itu masalah multilateral."

"Keputusan tribunal namanya SCS Tribunnal 2016, South China Sea Tribunal sudah diputus," jelas Mahfud.

Mahfud juga menilai bahwa China tidak bisa asal klaim dengan mengaku bahwa Natuna milik nenek moyang mereka.

Tidak ada bukti yang kuat dari ungkapan tersebut.

"'Lah itu hak tradisional kami sejak ribuan tahun lalu nelayan kami'."

"Apa dasarnya, apa buktinya? Kita kan bisa juga bilang di Madagaskar itu jaman Majapahit, tapi kan tidak boleh," kata dia.

• Pencurian Ikan Merajalela, Bupati Natuna Sebut Kapal Asing Tak Kapok meski Ditenggelamkan

Lihat videonya mulai menit ke-1:45: