Breaking News:

Konflik RI dan China di Natuna

Pencurian Ikan Merajalela, Bupati Natuna Sebut Kapal Asing Tak Kapok meski Ditenggelamkan

Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, bukan perkara baru jika Kapal Ikan Asing (KIA) mulai dari Vietnam, Thailand, dan China melakukan pencurian ikan.

Editor: Lailatun Niqmah
KOMPAS.COM/HADI MAULANA
Bupati Natuna, H Abdul Hamid Rizal 

TRIBUNWOW.COM - Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, bukan perkara baru jika Kapal Ikan Asing (KIA) mulai dari Vietnam, Thailand, dan China melakukan pencurian ikan di Perairan Natuna.

Bahkan, diakuinya, pencurian ikan tersebut sudah berlangsung lama sekali, dan sekarang kalau tidak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan-nelayan asing menggunakan kapal ikan dengan GT di atas 30 masuk lagi ke wilayah Natuna dengan merajalela.

Hamid pun mendukung apapun keputusan pemerintah pusat terkait penanganan polemik Natuna dengan China.

Jadi Dasar Klaim China atas Perairan Natuna, Apa Itu Nine Dash Line yang Ditolak Indonesia?

Ia juga memberi dukungan penuh kepada TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna.

Namun, ia juga berharap pengamanan yang dilakukan pemerintah jangan sampai di sini saja, dan bila perlu ada bentuk kegiatan yang berkesinambugan yang dilakukan di laut terdepan di Indonesia.

"Sebab sudah banyak sumber daya alam di laut Natuna dijarah dengan KIA yang terkesan tidak ada kapoknya meskipun sudah ditangkap dan ditenggelamkan," katanya melalui sambungan telepon, Minggu (5/1/2020).

Berdasarkan catatan Badan Keamanan Laut (Bakamla), jejak terakhir kapal nelayan asing masuk ke perairan Natuna pada akhir tahun lalu.

Sambungnya, sebelumnya juga ada catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menemukan aksi pencurian ikan oleh kapal asing pada pertengahan Maret 2019.

"Untuk jumlah seluruhnya saya belum mendapatkan angkanya, namun bisa dilihat dari jumlah KIA yang berhasil ditangkap dan ditenggelamkan, seolah mereka tidak takut dengan hukum dan aturan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Hamid Rizal mengaku hal ini merupakan kewenangan penuh para regulator wilayah kelautan, seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP.

"Saya pengaman ini jangan sampai di sini saja, ada bentuk kegiatan berkesinambungan yang dilakukan di laut terdepan Indonesia ini, sebab sudah banyak sumber daya alam di laut Natuna dijarah dengan KIA yang terkesan tidak ada kapoknya meskipun sudah ditangkap dan ditenggelamkan," jelasnya.

Namun demikian, Hamid Rizal siap mendukung apapun keputusan pemerintah pusat terkait penanganan polemik Natuna oleh China.

Ia juga memberi dukungan penuh kepada TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna.

Pengamat Beberkan Cara Menangkan Pertarungan atas Klaim Natuna dari China, Sebut Kata Kunci

Saatnya Natuna jadi provinsi khusus

Lebih jauh, Hamid Rizal mengatakan, dirinya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Tags:
Konflik RI dan China di NatunaNatunaVietnamChina
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved