TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana angkat bicara soal masuknya kapal China di perairan Natuna.

Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa permasalahan itu tidak ada kaitannya dengan perang.

Hal itu diungkapkan Hikmahanto Juwana saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang tv One pada Minggu (5/1/2020).

• Kapal China Masuki Perairan Natuna, Pakar Hukum Soroti Pernyataan Prabowo Subianto: Harusnya Tegas

Hikmahanto mengatakan bahwa Indonesia maupun China sama-sama ingin menegakkan hukum.

"Begini kan kita tidak dalam kondisi mau berperang, kita dalam rangka mau menegakkan hukum. Mereka juga mau melakukan penegakkan hukum," ujar Hikmahanto.

Kedua negara saling mengklaim kepemilikan wilayah Natuna.

Sehingga, Hikmahanto berharap agar Indonesia bisa memberikan pesan kuat pada China bahwa Indonesia tidak mau mengakui ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) yang diklaim China.

"Cuma yang sekarang kita ingin sampaikan pada Pemerintah China itu message-nya adalah kami tidak mengakui apa perairan sejenis ZEE yang kamu klaim," ucap Hikmahanto.

Indonesia bisa menolak klaim China dengan dasar Konvensi Laut 1982

"Karena apa, karena itu alasannya historis kemudian ada tidak dikenal dalam Konvensi Laut 82 bahkan sudah ada putusan dari PCE yang mengatakan itu gugur," ungkap Hikmahanto.

"Jadi kita mau mendasarkan pada itu semua," imbuhnya.

• Ini Daerah Perairan Natuna yang Diklaim China dengan Dalih Nine Dash Line

Selain itu, Hikmahanto berharap agar Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto datang langsung ke Natuna Utara untuk melakukan rapat.

Prabowo Subianto harus bisa menunjukkan bahwa Natuna merupakan ZEE Indonesia.

Seperti yang dilakukan Menteri Pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu.

"Nah kalau misalnya mau ada kegiatan konkret yang sebenarnya saya ingin lihat itu adalah Menteri Pertahanan."