Terkini Nasional

Tanggapi Masuknya Kapal Asing ke Wilayah Indonesia, Bupati Usulkan Natuna Dibuat Provinsi

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Natuna Hamid Rizal saat memberikan sambutan di acara peresmian BBM satu harga di Natuna. Hamid meminta agar PLN Rayon Natuna di periksa terkait seringnya terjadi pemadaman Listrik di Natuna.

TRIBUNWOW.COM - Menanggapi maraknya kapal asing yang masuk ke wilayahnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan agar Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dibuat menjadi provinsi khusus.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Hamid berpendapat pemerintah setempat tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah hal tersebut.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut.

Sejumlah KIA asing yang berhasil ditangkap kapal pengawasan perikanan. Saat ini KIA asing tersebut kembali merajalela melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. (Kompas.com/HADI MAULANA)

Terkait Kapal Asing Masuki Perairan Natuna, Dahnil Anzar Sebut Prabowo Ingin Cara Damai Saja

Detik-detik KRI Tjiptadi-381 Usir Kapal China yang Masuk ke Perairan Natuna, Lihat Videonya

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepri," Abdul Hamid menyampaikan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Meskipun demikian, Hamid mendukung langkah pemerintah pusat yang mengirim pasukan TNI untuk menjaga wilayah batas negara tersebut.

"Hal ini agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara," kata Hamid.

Tingkatkan Patroli di Natuna

Sementara itu patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terutama di perairan Natuna akan diperketat.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman mengonfirmasi hal tersebut.

Personel patroli di wilayah tersebut akan ditambah.

"Jelas, saya saja sudah kirim lagi, kok. Itu dinamika. Jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing," kata Achmad Taufieqoerrochman di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Menurut Taufieq, Bakamla akan berada di garda terdepan dalam patroli meskipun dibantu anggota TNI.

"Pasti ada. TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi saya bilang memang Bakamla di depan. Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull (strategi pendekatan) daripada grey hull," jelasnya.

Selain itu, TNI sudah menyatakan akan melakukan operasi siaga tempur di perairan Natuna Utara.

"Operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono.

Halaman
12