TRIBUNWOW.COM - Sejumlah kapal asing berbendera China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau tanpa izin pada 19 Desember 2019.

Kapal asing itu bahkan tidak mematuhi permintaan aparat Indonesia untuk segera meninggalkan wilayah perairan Indonesia.

Kapal-kapal tersebut kemudian dinyatakan telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan melakukan penangkapan ikan ilegal.

• Tanggapi Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Natuna, Susi Pudjiastuti: Tangkap dan Tenggelamkan

Terkait pelanggaran batas kedaulatan negara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut ingin melakukan jalan damai.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, dalam keterangannya kepada Kompas.com.

"Kita memilih cara bersahabat dan damai terkait dengan konflik di laut Natuna," kata Dahnil Anzar, Sabtu (4/1/2020).

Diplomasi damai akan dilakukan sebagai prioritas dari Kementerian Pertahanan.

"Prinsip pertahanan kita defensive, bukan offensive," lanjutnya.

Penyelesaian akan mengedepankan langkah damai yang tidak memicu konflik lebih lanjut antara kedua negara.

"Langkah damai harus selalu diprioritaskan," kata Dahnil.

• Tanggapi Klaim China di Perairan Natuna, Mahfud MD: Kalau secara Hukum, Mereka Tidak Punya Hak

Empat Sikap Pemerintah

Sebelumnya, Prabowo telah menyepakati empat sikap yang dibahas dalam rapat bersama Kemenko Polhukam, Jumat (3/1/2020) siang.

Sikap pertama yaitu menyatakan China telah melanggar ZEE Indonesia.

Pihak China sebelumnya menjelaskan bahwa nelayannya secara tradisional mencari ikan di wilayah yang saat ini disengketakan.

Berdasarkan pembahasan rapat, pihak Indonesia menyatakan alasan tersebut tidak berdasar hukum.