TRIBUNWOW.COM - Menteri Agama Fachrul Razi pernah memberikan sebuah pernyataan yang kontroversial tentang tata cara berbusana dan radikalisme.

Menanggapi hal tersebut politisi partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan dirinya tidak setuju.

Dikutip TribunWow.com, menurutnya Fachrul Razi terlalu memaksakan untuk mengurus radikalisme secara sepihak saja tanpa mencoba berkoordinasi dengan pihak lain.

• Soal Ucapan Hari Natal, Menag Fachrul Razi: Setiap Orang Tak Boleh Memaksakan Sikapnya

Mulanya Andi mengakui bahwa setiap era pemerintahan memiliki program dan kebijakan yang berbeda-beda.

"Setiap pemerintah punya cara sendiri memang," katanya di acara 'DUA ARAH' Kompastv, Senin (30/12/2019).

Namun ia meminta agar pemerintah mendengarkan masyarakat karena publik berhak menilai kebijakan mana yang dianggap baik dan mana yang buruk.

"Tetapi jangan lupa kita punya rakyat yang berhak menilai, punya tokoh yang juga berhak untuk menilai," ujar Andi.

"Betul 5 tahun BPIP ini kok masih ada penusukkan, masih ada juga indikasi bom," lanjutnya.

Andi meminta agar pemerintah sebaiknya mengungkap apa yang sebenarnya menjadi penyebab masalah dalam isu radikalisme tersebut.

"Karena itu semestinya pemerintah cepat ungkap persoalannya di mana, penyebabnya apa," terangnya.

Ia menganggap Fachrul Razi terlalu memaksakan diri menyelesaikan masalah oleh dirinya sendiri.

"Jadi menurut saya Menteri Agama ini terlalu menganggap sesuatu yang harus diselesaikan oleh Menteri Agama sendiri," tutur Andi.

"Menurut saya tidak bisa," imbuhnya.

Andi melihat isu radikalisme sebagai isu yang lebih luas dari sekadar persoalan religius.

"Persoalan radikalisasi itu bukan hanya persoalan keagamaan, mungkin ada faktor lain," ungkap Andi.