TRIBUNWOW.COM - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mempertanyakan kenapa hanya mengkambinghitamkan KPK.

Dikutip TribunWow.com dari acara 'Dua Arah' yang tayang di Youtube KompasTV, Senin (23/12/2019), Isnur mengatakan banyaknya masalah, khususnya tidak semata-mata kesalahan berada di KPK.

Bermula saat Isnur menjelaskan alasan banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

• Jelaskan Komitmen Jokowi untuk KPK, Dini Purwono: Bukan Pilih Orang Keras Kepala seperti 5 Dewas Itu

Isnur mengatakan banyaknya korupsi, khususnya di dunia politik karena dipengaruhi oleh biaya kampanye yang sangat mahal.

"Jadi sangat banyak masalah korupsi di Indonesia, kata mbak dini misalnya, kok ini terus tumbuh maling-maling dan lain-lain," ujar Isnur.

"Pertanyaan pentingnya adalah banyak masalah misalnya korupsi politik, kampanye dll sangat mahal, biaya politik juga sangat tinggi," jelasnya.

Namun yang menjadi permasalahan oleh Isnur adalah kenapa yang disorot hanyalah dari sisi KPK.

Bahkan Dewan Pengawas sampai dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK.

Dirinya menambahkan, tidak hanya KPK saja, wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR-DPR juga perlu mendapatkan pengawasan.

"Tapi kok yang disalahkan KPK, di DPR ini banyak bertransaksi dan lain-lain, yang diungkap oleh pengadilan, kok yang disalahkan KPK, tanya Isnur.

"Banyak banget wilayah besar ini masalah yang besar ini masalah tapi yang diincar KPK."

• Beri Saran untuk Dewas KPK dan Singgung Jokowi, Feri Amsari: Mohon Firly Berhenti Jadi Polisi Aktif

Dirinya mengaku paham alasan tersebut, karena KPK merupakan pusat penegak hukum, khususnya soal kasus korupsi.

Namun setelah adanya Dewas ini, menurut Isnur hanya akan membantasi pekerjaan KPK.

"Karena KPK selama ini menjadi titik central membongkar itu semua, yang didorong justru malah KPK,"

"Harusnya kita gak menyalahkan KPK saja, perbaikannya secara yang lain juga, DPR bagiamana perbaikan isu DPR, yang prolegnas gagal, kepercayaan publik juga enggak, pertanyaan besar," terang Isnur.

Isnur kemudian menanyakan langkah ataupun perbaikan dari pemerintah yang bisa dilakukan jika melihat dari sudut pandang DPR.

"Bagaimana perbaikan DPR, apa buat mereka, Undang-Undang apa yang dipacu untuk mengawasi mereka."

Menjawab pertanyaan dari Isnur, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah punya komitmen kuat untuk membasmi korupsi.

Namun dirinya tidak menyinggung pernyataan dari Isnur terkait pengawasan DPR tadi.

• Tanggapi Tudingan Dewas KPK Dibentuk untuk Kepentingan Jokowi, Politisi PDIP: Jangan Menangisi Lagi

Dini hanya meminta semua pihak untuk berfikir secara positif dan tetap optimis dengan pembentukan Dewas KPK tersebut.

"Kalau dari presiden Jokowi jelas, Presiden tetap dengan komitmen untuk pemberantasan korupsi," kata Dini.

"Presiden Jokowi sayang dengan KPK, makanya diberikan Dewas sekarang untuk menemani pimpinan KPK supaya bisa bekerja lebih baik."

"Kalau kita lihat secara positif, Dewas ini dihadirkan untuk mengempower pimpinan KPK," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke: 50:35

Politisi PDIP: Jangan Menangisi Lagi

Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno memberikan tanggapan terkait banyaknya tudingan negatif soal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Salah seorang yang juga memberikan tudingan miring tentang Dewas KPK juga dinyatakan oleh Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari.

Dikutip TribunWow.com dari acara 'Dua Arah' yang tayangan Youtube KompasTV, Senin (23/12/2019), Feri Amsari menilai pembentukan Dewas KPK hanya untuk keperluan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

• Bahas Dampak Dewas terhadap Kecepatan Kinerja KPK, Mochammad Jasin Ungkit Industri 4.0

Feri Amsari tidak ingin Dewas KPK hanya disiapkan pada masa pemerintahan Jokowi saja, melainkan juga untuk kebaikan KPK kedepannya.

Jika begitu, maka Dewas KPK kemungkinan besar hanya bertahan sampai era Jokowi berakhir.

"Dewan pengawas ini dibentuk hanya untuk kepentingan Jokowi," ujar Feri Amsari.

"Saat Jokowi menjabat yang kita pikirkan penunjukan ini kan mestinya berpikir untuk KPK di masa depan," jelasnya menegaskan.

"Jadi jangan berbicara tentang Dewas di masa Jokowi saja, karena ada potensi juga akan disimpangkan suatu saat."

Menanggapi pernyataan dari Feri Amsari, Hendrawan Supratikno langsung memberikan tanggapan.

Hendrawan Supratikno mengatakan jika penunjukan Dewas KPK sudah lewat.

Bahkan Dewas KPK juga sudah dilantik dan resmi menjalankan tugasnya.

"Jadi ini kita berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, itu sebabnya," ungkap Hendrawan Supratikno.

• 5 Dewas KPK Telah Dilantik, Pakar Minta Evaluasi Internal Lebih Dulu: Selama Ini Kan Belum Tahu

Dirinya menambahkan, pemerintah sedang menerapkan cara baru untuk bisa mengatasi masalah korupsi.

Dirinya menjelaskan yaitu dengan berkaca dari sistem yang dipakai KPK sejak didirikan pada tahun 2002 silam yang memakai satu layer.

Dilihat dari situ, KPK belum bisa bekerja secara maksimal dalam memberantas kasus Korupsi.

Maka dari itu, sistem KPK diubah menjadi dua layer.

Setelah memberikan penjelasan tersebut, Hendrawan Supratikno meminta semua pihak untuk memberikan waktu atas kebijakan tersebut.

Dan menantikan apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi, yakni benar-benar untuk menegakkan hukum, khususnya terkait korupsi.

"Saya kira begini. Kita ini kan menghadapi atau menjalani sitem baru dari sitem single bord, satu layer menjadi dua layer, dan itu membutuhkan waktu untuk membuktikan," sambungnya.

"Apakah sistem dua layer ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh presiden dalam mengawal cinta nomor 4 akan mempertegas penegakan hukum."

• Puji Dewas bagai Manusia Setengah Dewa, Ngabalin Tuntut Artidjo Cs Mampu Hapus Keraguan Publik

Namun jawaban dari Hendrawan Supratikno dianggap belum menjawab pertanyaan Feri Amsari.

Hendrawan Supratikno lalu menegaskan jika tudingan tersebut tidak benar.

Menurutnya, pembentukan Dewas KPK ya jelas untuk penegakan hukum, bukan karena kepentingan presiden.

Dan tentunya untuk memperkuat KPK.

"Ya kepentingan untuk penegakan hukum yang lebih tegas," harap Hendrawan Supratikno.

"Untuk memperkuat KPK," tambahnya.

Oleh karena itu, Hendrawan Supratikno meminta jangan lagi berbicara yang sudah lewat, bahkan sampai menangisi.

"Itu sebabnya, sekarang jangan menangisi lagi," kata Hendrawan Supratikno.

"Karena undang-undang ini sudah berjalan, itu sebabnya sekarang bagaimana sekarang organ badan pengawasan yang nanti akan dituangkan dalam peraturan presiden itu yang harus disimak," tutupnya.

Simak videonya menit ke: 11.40

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)