Menggebu-gebu dan terdengar lantang, Babe Haikal meminta agar oran-orang yang meninggal di TPS itu dilakukan visum.

Pasalnya, menurut Babe Haikal meninggalnya petugas TPS secara bersama-sama adalah suatu yang janggal.

"Pak Komnas HAM hari ini kita minta divisum pak, minta divisum."

"Kenapa mereka serentak meninggal jumlahnya sampai fantastis lebih dari satu pesawat Boeing, 500 orang lebih orang itu wafat, hampir 700," protesnya.

• Hadir di ILC, Haikal Hassan Singgung Jabatan Mahfud MD: Watak Asli Muncul ketika Pegang Kekuasaan

Babe Haikal meminta petugas TPS segera divisum agar apa yang diungkapkan Mahfud MD benar.

Mahfud MD mengatakan tidak ada pelanggaran HAM yang sistematis dari pemerintah Jokowi terhadap rakyat.

"Kita malem ini tolong divisum begimana ceritanya enggak jelas, enggak tau tapi coba visum gitu loh, kita minta agar bener enggak ada kejahatan HAM gitu loh, terkonfirmasi ucapan Pak Mahfud MD," ujar Babe Hassan keras.

Lihat videonya mulai menit ke-2:13:

Mahfud MD Beri Klarifikasi soal Pernyataan Tak Ada 'Pelanggaran HAM' Era Jokowi

Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sempat menyampaikan bahwa dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahfud MD menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak ada pelanggaran HAM di Pemerintahan Jokowi merupakan tidak adanya tindak kekerasan hingga membunuh suatu pihak dengan unsur sistematis dari pemerintah.

• Mahfud MD Klaim Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Komnas HAM Beka Ulung Sebut Tak sesuai Fakta

Ia mengatakan, pelanggaran HAM terjadi memang banyak namun itu terjadi antar rakyat dengan rakyat, seperti kerusuhan.

"Nah pelanggaran HAM di situ kan banyak, yang terjadi kan sekarang konflik horizontal yang banyak, rakyat menganiaya rakyat apakah itu pelanggaran HAM?."

"Itu bukan pelanggaran HAM namanya, meskipun substansinya pelanggaran HAM, itu apa kerusuhan," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, pelanggaran HAM jika dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah biasanya disebut pelanggaran HAM berat.