TRIBUNWOW.COM - Ketua II Presidium Alumni 212, Haikal Hassan memberi kritikan pada Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Haikal Hassan mengkritisi klarifikasi Mahfud MD soal 'tak ada pelanggaran HAM di era Jokowi'.

Hal itu diungkapkan Haikal Hasan saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang pada Selasa (17/12/2019).

• Mahfud MD Tegaskan Kekerasan Aparat Bukan Pelanggaran HAM jika dalam Kondisi Ini: Masa Pelanggaran?

Menurut Haikal Hassan, Mahfud MD terlalu luas memberikan klarifikasinya soal 'Tak ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi'.

Sehingga, ia balik mengatakan bahwa adanya sejumlah bus yang enggan mengangkut peserta 212 pada 2 Desember lalu.

"Akan terjadi debat kusir kalau saya berkata kepada pak penasehat, Pak Ibdal meluas pak kumpulkan semua pengusaha bus dari Aceh sampai Papua yang dilarang tidak boleh angkut acara 212 kumpulkan, meluas itu," kata dia.

Babe Haikal menilai, hal itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM.

"Dan itu termasuk pelanggaran HAM, enggak boleh angkut orang masak," lanjutnya.

Sehingga, Babe Haikal menyayangkan protes Mahfud MD pada wartawan.

"Jadi ukuran ini apa gitu loh, yang jelas masyarakat terframing dengan kata-kata Mahfud MD."

"Kalau tidak mau dikutip wartawan sebagian, jangan ucapkan kata-kata yang ambigu seperti itu," protes Babe Haikal.

• Mahfud MD Kritik Wartawan soal Tak Ada Pelanggaran HAM Era Jokowi: Banyak yang Tak Ngerti Hukum

Babe Haikal kecewa dengan pejabat yang dianggapnya seringkali mengganggap enteng suatu masalah.

"Yang berbahaya ini kan hari ini kita lihat kekerasan aparat dan yang lebih bahaya lagi adanya pejabat yang dengan narasi dan diksi tertentu menganggap itu enggak ada apa-apa," kata dia.

Kemudian, ia mengungkit kembali meninggalnya sejumlah pegawai TPS pada Pilpres 2019.

"Ambil contoh tewasnya ratusan orang dalam pemilihan Pilpres kemarin, kita itu minta divisum pak," katanya.