Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 57 saksi terkait kasus ini.

Hingga kini, Polda Sultra belum menetapkan tersangka terkait kasus ini.

Pihaknya masih menunggu hasil cek fisik dari saksi ahli, dan juga hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sultra.

“Masih tunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sultra, setelah itu, ada itu, baru bisa penetapan tersangka,” terang dia. Dolfie menambahkan, dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan adanya pembentukan desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, yakni salah satunya diduga Perda nomor 7 tahun 2011.

• Wakil Bupati Konawe Beri Klarifikasi soal Dugaan Desa Fiktif di Wilayahnya: Tidak Ada Kucuran Dana

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/11/2019), Wakil Bupati Konawe Gusti Topan Sabara pun meluruskan terkait desa fiktif di daerahnya.

Ia mengatakan desa-desa tersebut disebut fiktif karena ada beberapa hal.

Pertama, adalah Desa Uepai, Desa Uepai tercantum karena human error, ada kesamaan nama antara Desa Uepai dan Kelurahan Uepai.

Gusti menyebut daerah tersebut tidak dapat menerima dana desa karena Uepai diklasifikasikan sebagai kelurahan, sehingga tidak boleh mendapatkan dana desa.

Belakangan, wilayah Uepai telah naik statusnya menjadi kecamatan.

Kedua, Desa Morehe, Desa Morehe merupakan imbas dari pemekaran Kolaka Timur.

Sehingga wilayahnya masuk dalam koordinat Kolaka Timur.

Wilayah Desa Morehe disebut Gusti tidak jelas, karena berada dalam kawasan hutan lindung.

Selain itu, penduduk Desa Morehe hidup secara nomaden atau berpindah-pindah.

Lalu yang ketiga ada Ulu Meraka.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, Desa Ulu Meraka tak lagi ada karena desa ini sama dengan nama desa yang ada di Kecamatan Onembute.