Berdasarkan laporan yang ia terima, sejumlah desa baru tersebut tidak berpenduduk.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Sri Mulyani menyampaikan hal ini saat berada dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Sementara itu, masalah ini juga sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi memerintahkan pihaknya untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif, ketemu, ketangkep," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan acara "Konstruksi Indonesia 2019" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi menilai ada oknum yang bermain-main dengan menciptakan desa fiktif.

Sebab, Indonesia adalah negara besar yang memiliki 74.800 desa.

"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi, kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya enggak, bisa saja terjadi," kata Jokowi.

"Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung dia.

Laporan tentang adanya desa fiktif juga berasal dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kasus ini dalam penyelidikan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dari 56 desa yang dilaporkan fiktif, petugas melakukan pengecekkan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kemendagri.

Hasilnya ditemukan dua desa yang tidak memiliki penduduk.