Din Syamsuddin menanggapi hal tersebut dengan santai.

"Waktu itu saya ketawa aja," ujar Din Syamsuddin.

Kasus tersebut sudah selesai pada 2014, namun baru-baru ini kasus terbut diungkit kembali.

Din Syamsuddin menilai hal ini merupakan permainan politik.

"Saya tanya ahli-ahli, itu permainan intelijen global saat itu."

"Karena saya lihat website tersebut sering mengadu antar umat Islam."

Diberitakan sebelumnya, penangkalan radikalisme ini mulai menyeruak kembali saat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ingin memberantas radikalisme.

• Ade Armando Kagumi Cara Berpikir Rocky Gerung soal Berantas Gerakan Radikalisme: Duta Kaum Liberal

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), ia menegaskan pemerintah tak pernah megatakan bahwa umat Islam itu adalah radikal.

Mahfud memastikan pemerintah menindak radikalisme tanpa melihat agamanya.

Mahfud kemudian menjelaskan definisi radikalisme berdasarkan versi pemerintah.

Menurutnya, radikalisme merupakan paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan.

Juga merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah.

Mantan Ketua MK itu menilai, orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.

Mahfud pun meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi, bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.

"Ada orang lalu secara mensimplikasi persoalan, 'Itu kok Islam semua yang ditindak?' Enggak juga, kalau baca data buka siapa yang ditindak karena melawan ideologi kan banyak ya. Bukan hanya orang Islam," ujarnya.

Tak hanya soal penangkalan radikalisme, Presiden Jokowi juga sempat mengusulkan penggantian istilah radikalisme menjadi manipulator agama.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 1.01

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)