TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin berikan tanggapannya mengenai penangkalan radikalisme oleh pemerintah saat ini.

Dalam tayangan program Fakta di TvOne, Senin (4/11/2019), Din Syamsuddin menilai arahan dalam menangkal radikalisme adalah salah kaprah.

"Saya menilai arahan untuk menangkal ataupun apapun istilahnya, saya kira salah kaprah dan kontradiksi," ucap Din Syamsuddin.

• Mahfud MD Beberkan 3 Cara Pemerintah Tindak Gerakan Radikalisme: Jangan Apa-apa Salahin Pemerintah

"Mengapa? Karena dalam wacana itu, ini bertentangan dengan wacana global," sambungnya.

Hal ini ia ketahui karena Din Syamsuddin pernah menjabat sebagai President of Asian Conferrence of Religions for Peace (ACRP).

Dalam konferensi tersebut, Din Syamsuddin bersama perwakilan dari negara lain mengkritisi War on Terror atau perang melawan teror yang dicetuskan Presiden Amerika saat itu, George W Bush.

Din Syamsuddin mengatakan, cetusan itu memiliki kesalahan fatal.

"Satu, melakukan atribusi kepada Islam. Itu mengaitkan teror pada Islam dan umat Islam, yang kedua melakukan generalisasi oleh sekelompok orang," ungkap Din Syamsuddin .

Generalisasi tersebut yang akhirnya memunculkan islamophobia atau sikap kebencian dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau islami di Amerika dan Eropa.

Selain itu, juga memunculkan xenophobia atau kebencian terhadap orang asing dalam hal ini adalah Amerika oleh umat Islam.

"Lalu yang ketiga, adanya stigmaisasi oleh pers barat terhadap Islam," lanjut Din Syamsuddin.

Tak hanya itu, perang melawan teror tak dapat mengatasi teror itu sendiri.

"Maka istilah (radikalisme) itu berganti, yang agak populer di dunia adalah violence counter extremism, ektrimisme yang menggunakan kekerasan," tutur mantan Ketua PP Muhamadiyah ini.

Seingat Din Syamsuddin, deradikalisasi merupakan keinginan Presiden Bush saat berkunjung ke Indonesia.

Saat itu Bush mengundang para tokoh islam termasuk mantan ketua PBNU K.H Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin.

Namun, Hasyim Muzadi menolak hadir, begitupun dengan Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin lalu mengungkapkan dirinya didatangi orang-orang, yang menurutnya adalah intel yang mengajaknya berdiskusi.

"Mereka menawarkan program deradikalisasi, yang kedua ingin menghapus kurikulum agama atau menyesuaikan kurikulum agama di pesantren dan madrasah," kata Din Syamsuddin.

"Itu kita tolak," tambahnya.

Menurut Din Syamsuddin, istilah deradikalisasi bukan merupakan cara Indonesia.

"Istilahnya sendiri deradikalisasi, nggak akan mau yang dituduh radikal karena mereka sudah dituduh sebagai objek," ucap Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin berpendapat, umat Islam juga ikut berkontribusi menjaga kestabilan Indonesia saat ini.

"Tapi kalau mereka diganggu, jangankan yang garis keras, yang garis lembut pun akan terusik,"tutur Din Syamsuddin.

"Hal inilah yang menjadi kontraproduktif, maka janganlah di awal pemerintahan Bapak Jokowi periode kedua ini, belum apa-apa main tuduh, main anti."

"Berawal dari suudzon dan semacam itu, apalagi menggunakan kacamata kuda hanya dari kalangan Islam," tambahnya.

Din Syamsuddin menilai hal inilah yang akan mendorong radikalisasi, dan negara tidak akan sanggup menghadapinya.

Ia ingin membantu dalam masalah ini dengan menjernihkan.

"Marilah kita bersama-sama rekonsialisasi nasional itu rekonsialisasi pikiran, jangan sampai rekonsialisasi hanya bagi-bagi jabatan, nggak selesai."

"Dan patokan kita, rujukan kita adalah Pancasila itu sendiri," tambahnya.

Din Syamsuddin bercerita, dirinya sempat dikaitkan dengan isu terorisme.

Hal ini dikarenakan ada sebuah website luar negeri yang mencatut namanya sebagai orang yang terpapar gerakan ISIS.

Din Syamsuddin menanggapi hal tersebut dengan santai.

"Waktu itu saya ketawa aja," ujar Din Syamsuddin.

Kasus tersebut sudah selesai pada 2014, namun baru-baru ini kasus terbut diungkit kembali.

Din Syamsuddin menilai hal ini merupakan permainan politik.

"Saya tanya ahli-ahli, itu permainan intelijen global saat itu."

"Karena saya lihat website tersebut sering mengadu antar umat Islam."

Diberitakan sebelumnya, penangkalan radikalisme ini mulai menyeruak kembali saat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ingin memberantas radikalisme.

• Ade Armando Kagumi Cara Berpikir Rocky Gerung soal Berantas Gerakan Radikalisme: Duta Kaum Liberal

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), ia menegaskan pemerintah tak pernah megatakan bahwa umat Islam itu adalah radikal.

Mahfud memastikan pemerintah menindak radikalisme tanpa melihat agamanya.

Mahfud kemudian menjelaskan definisi radikalisme berdasarkan versi pemerintah.

Menurutnya, radikalisme merupakan paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan.

Juga merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah.

Mantan Ketua MK itu menilai, orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.

Mahfud pun meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi, bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.

"Ada orang lalu secara mensimplikasi persoalan, 'Itu kok Islam semua yang ditindak?' Enggak juga, kalau baca data buka siapa yang ditindak karena melawan ideologi kan banyak ya. Bukan hanya orang Islam," ujarnya.

Tak hanya soal penangkalan radikalisme, Presiden Jokowi juga sempat mengusulkan penggantian istilah radikalisme menjadi manipulator agama.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 1.01

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)