Sebelumnya, sejumlah pihak, terutama di internal DPRD DKI, sudah meminta Pemprov agar membuka dokumen KUA-PPAS.
Dalam KUA-PPS ditemukan sejumlah pengajuan anggaran yang janggal.

Bahkan, Anies juga menemukan hal sama.

Sementara Anies menyatakan, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

“Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian. padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

Anies mengaku akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

• Bandingkan Kasus Anies Joker dan Jokowi Komunis, Ade Armando: Pemimpin Tidak Boleh Tipis Telinganya

Tanggapan Anies Baswedan

Setelah ramai pembahasan tentang sistem e-budgeting yang bermasalah, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan akan memperbarui sistem e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com (3/11/2019), Anies mengatakan pihaknya sebenarnya mengetahui kelemahan sistem ini sejak tahun lalu.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Senin (3/11/2019).

Menurut Anies, pembaruan ini dilakukan agar tercipta transparansi dan mengontrol perilaku tiap pihak yang terlibat dalam anggaran.

"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.

Sebelumnya, Anies Baswedan diserang oleh berbagai pihak setelah ditemukan anggran tak masuk akal oleh anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

Tak terima disalahkan begitu saja, Anies lalu menyalahkan sistem yang ada terlalu rumit.

Sehingga harus memasukan komponen secara detail dan rinci.