Saat ditemui di kantornya, Jalan Kabon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, William meminta pemerintah DKI Jakarta dapat lebih transparan mengenai anggaran dana.

“Harusnya pemerintah bisa transparan agar masyarakat tahu uangnya mau dipakai untuk kegiatan apa saja. Ini bukan uang gubernur, bukan juga uang saya sebagai anggota DPRD DKI. Tapi ini uang rakyat dan mereka harus tahu dipakai apa saja uangnya itu,” ucap Willam, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, ia mengaku bahwa partai pengusungnya sudah meminta agar pemerintah DKI Jakarta menjelaskan semua anggaran dana pada masyarakat.

Dengan begitu pengawasan dari masyarakat pada pemerintah bisa dilakukan dengan mudah.

“PSI sudah meminta resmi kepada Bappeda untuk APBD 2020 yang level komponen agar dibuka (diposting di website) saat awal Agustus. Tapi sampai belum dibuka oleh Bappeda. Bahkan saat ini sudah sampai pembahasan dengan eksekutif,” ucap William.

• Viral Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Sepertinya Salah Ketik

Mengenai anggaran yang tidak wajar tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakara memberikan tanggapan.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (30/10/2019), Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengaku masih akan melakukan pengecekan.

Ia menyebut ada kemungkinan salah pengetikan yang dilakukan oleh pegawai penginput anggaran pendidikan tersebut.

"Kami sedang cek kembali apakah ini salah ketik atau bagaimana," ujar Susi saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019) malam.

Susi juga mengaku pihak dinas hanya menganggarkan pembelian kertas dan tinta.

Sehingga untuk pembelian pulpen tidak masuk dalam anggaran dari Dinas Pendidikan.

"Kalau untuk Dinas, saya hanya beli kertas dan tinta. Kami sedang cek ke sekolah-sekolah," ucap Susi.

(TribunWow.com/Ami)