TRIBUNWOW.COM - Besarnya anggaran dana yang dikeluarkan pemerintan untuk pembelian pulpen menimbulkan pertanyaan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta.

Seorang Anggota DPRD DKI Jakarta frakdi PSI William Aditya Sarana meminta Gubernur DKI Jakara Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai jumlah anggaran yang tidak wajar itu.

Melalui unggahaanya di akun Twitternya @willsarana, Rabu (30/10/2019), William menyebutkan adanya anggaran dana sebesar Rp 123,8 miliar yang digunakan untuk pembelian pulpen.

• Dari Lem Aibon Rp 82 Miliar hingga Bolpoin Rp 123,8 Miliar, Inilah Temuan PSI dalam APBD DKI Jakarta

Pada unggahannya itu, William meminta Anies Baswedan memberikan penjelasan.

"Sebagai Gubernur, Pak @aniesbaswedan harus menjelaskan: untuk apa pengadaan ballpoint buat siswa SD senilai Rp 123,8 miliar? Tolong jelaskakan," tulis William.

William juga mengunggah tangkap layar dari hasil pencariannya mengenai jumlah anggaran dana.

Pada tangkap layar tersebut, disebutkan bahwa pulpen yang dibeli hingga Rp 123,8 miliar diperuntukan untuk operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN).

Jumlah anggaran tersebut diketahui melalui laman resmi apbd.Jakarta.go.id.

Pada anggaran tersebut setiap bulannya satu orangnya akan memperoleh pulpen dengan harga Rp 105.000.

Anggaran pembelian pulpen itu dibuat untuk menyokong program wajib belajar selama 12 tahun.

Pada unggahan tersebut juga terlihat anggaran tersebut hanya diperuntukan pada wilayah Kota Jakarta Timur (Jaktim).

Unggahannya itu pun sudah disebarkan lagi oleh warganet hingga 124 retweets.

• Disdik DKI Pastikan Tak Ada Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar: Belanjar Alat Tulis Hanya Rp 22 Miliar

• Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan hingga Trending di Twitter

Dikutip TribunWow.com dari Wartakotalive.com, Rabu (30/10/2019), mengenai anggaran dana tersebut, William ragu bahwa ada kesalahan pada penginputan data.

Menurutnya anggaran dana hingga miliaran tersebut merupakan pemborosan yang dilakukan pemerintah.

Saat ditemui di kantornya, Jalan Kabon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, William meminta pemerintah DKI Jakarta dapat lebih transparan mengenai anggaran dana.

“Harusnya pemerintah bisa transparan agar masyarakat tahu uangnya mau dipakai untuk kegiatan apa saja. Ini bukan uang gubernur, bukan juga uang saya sebagai anggota DPRD DKI. Tapi ini uang rakyat dan mereka harus tahu dipakai apa saja uangnya itu,” ucap Willam, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, ia mengaku bahwa partai pengusungnya sudah meminta agar pemerintah DKI Jakarta menjelaskan semua anggaran dana pada masyarakat.

Dengan begitu pengawasan dari masyarakat pada pemerintah bisa dilakukan dengan mudah.

“PSI sudah meminta resmi kepada Bappeda untuk APBD 2020 yang level komponen agar dibuka (diposting di website) saat awal Agustus. Tapi sampai belum dibuka oleh Bappeda. Bahkan saat ini sudah sampai pembahasan dengan eksekutif,” ucap William.

• Viral Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Sepertinya Salah Ketik

Mengenai anggaran yang tidak wajar tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakara memberikan tanggapan.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (30/10/2019), Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengaku masih akan melakukan pengecekan.

Ia menyebut ada kemungkinan salah pengetikan yang dilakukan oleh pegawai penginput anggaran pendidikan tersebut.

"Kami sedang cek kembali apakah ini salah ketik atau bagaimana," ujar Susi saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019) malam.

Susi juga mengaku pihak dinas hanya menganggarkan pembelian kertas dan tinta.

Sehingga untuk pembelian pulpen tidak masuk dalam anggaran dari Dinas Pendidikan.

"Kalau untuk Dinas, saya hanya beli kertas dan tinta. Kami sedang cek ke sekolah-sekolah," ucap Susi.

(TribunWow.com/Ami)