Bos, hindari intimidasi di pegawai swasta maupun negeri.

Apalagi pegawai negeri, krn terbesar gaji bersumber dari rakyat," tulis Mardani Ali Sera melalui akun Twitternya, @MardaniAliSera, Jumat (1/2/2019).

Selain itu ada juga Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memeriksa pernyataan Rudiantara.

Menurutnya, Bawaslu perlu mendakwa dengan pidanan pemilu.

Ia pun menyinggung agar Bawaslu seharusnya tak perlu menunggu laporan yang masuk.

"Kita mendesak @bawaslu_RI utk segera memanggil @rudiantara_id dan mendakwanya dengan pidana pemilu sesuai dengan UU Pemilu.

Bawaslu tidak perlu menunggu laporan tapi pro aktif, karena memang Bawaslu bisa bekerja tanpa laporan..!!" tulis Ferdinand.

Ferdinand juga mendesak agar Bawaslu segera memproses pernyataan Rudiantara.

Bahkan jika Bawaslu tidak merespons, ia meminta sebaiknya Bawaslu untuk bubar lantaran tidak adil.

"Kita tunggu @bawaslu_RI besok harus memproses dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh @rudiantara_id.

Jika Bawaslu diam, maka memang sebaiknya Bawaslu bubar saja, tidak usah awasi pemilu ini karena kalian memang tak adil. Biarkan rakyat mencari keadilan dgn cara mrk sendiri kelak.!!"

• Menkominfo Rudiantara Klarifikasi Pernyataannya: Yang Bayar Gaji ASN adalah Pemerintah

Ekonom senior Rizal Ramli pun turut memberikan responnya, melalui akun Twitternya, @RamliRizal.

Ia mengaku terkejut atas pernyataan Rudiantara, Jumat (1/2/2019).

Rizal Ramli berpesan kepada Rudiantara untuk tidak mengajak pegawai negeri menjadi partisan jelang Pemilu 2019.

"Mas @rudiantara_id ,, saya lihat ini kaget, ndak percaya kok Mas Rudiantara sampai segitunya ? Please deh, jangan ajak pegawai negeri jadi partisan. Sing eling Mas Rudi," paparnya.

 (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Ananda Putri Octavia)