Bantuan dari Pemerintah daerah, sambung dia, salah satunya bisa melalui dana sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (Silpa).

Namun penggunaan dana Silpa harus sesuai dengan ketentuan.

"Misalnya bantu pakai dana silpa, misalnya kami buat edaran, boleh berikan bantuan uang/barang tapi ada aturan yang disampaikan. Asosiasi bupati, walikota, gubernur akan gotong royong," tambahnya.

Tjahjo mengakui bahwa pihaknya telah mengirimkan kepada Pemerintah daerah se-Indonesia agar membantu rehabilitasi pasca bencana di Lombok.

Pemerintah daerah dapat meminjamkan alat-alat yang dibutuhkan ke NTB.

"Kami juga kirimkan telegram ke gubernur yang punya BPBD agar dipinjamkan itu ada stok tenda mislanya, agar dipinjamkan ke NTB. Kalau BNPB beli itu butuh waktu, Tenda, tempat air bersih Silahkan kalau ada dikirim," ujarnya.

"Tapi fokus di Jawa, Bali, NTT. Yang dekat-dekat saja dengan NTB," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung mengatakan jika anggaran untuk bencana di Lombok telah disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 4 triliun.

• Bicara soal Politik di Nebeng Boy, Najwa Shihab: Saya Tuh Cuma Galak sama Setya Novanto

Pernyataan tersebut Pramono Anung sampaikan usai menghadiri acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Pramono mengungkapkan hal itu lantaran sejumlah tokoh memberikan kritikan jika anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah hanya puluhan miliar.

“Anggarannya Rp 4 triliun lebih, Rp 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp 4 triliun lebih,” jelas Pramono Anung kepada wartawan, dikutip dari laman Setkab.

Ia memberi contoh, untuk menggantikan rumah yang rusak, dimana terdapat tiga klasifikasi kerusakan, yaitu rusak berat, sedang dan ringan, membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Seperti diketahui, anggaran untuk korban yang rumahnya rusak berat adalah sebesar Rp50 juta, rusah sedang Rp25 juta,dan rusak ringan Rp10 juta.

“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucapnya.

• Jokowi Minta TNI/Polri Sosialisasi Capaian Pemerintah, Fadli Zon: Sangat Politis, Tidak Proposional

Meskipun mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun lebih, Pramono Anung memastikan, jumlah tersebut bisa ditambah karena berapa jumlah yang rusak nanti yang akan ditangani.

Dalam kesempatan ini ia juga menuturkan bahwa seharusnya ketika gempa terjadi seluruh pihak harusnya saling bersatu, bukannya malah memelintir dan sebagainya.

“Kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu seharusnya kita bersatu untuk menanganai itu bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” tuturnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)