Lho, katanya kemiskinan menurun, tapi anggaran bantuan sosial justru melonjak?!

Itu semua terjadi krn persoalan data yg tdk koheren, tdk konsisten, dan bersifat kontradiktif satu sama lain.
Kita cenderung memanipulasi data untuk kepentingan sektoral yg bersifat pragmatis.

Ujungnya, kebijakan publik kita jadi kacau balau.

Sepanjang pemerintahan Presiden @jokowi misalnya, setiap tahun kita selalu mendengar produksi gabah dan beras selalu surplus,

tapi di sisi lain harga beras di pasaran cenderung meningkat, bahkan langka.

Pada situasi tsbt, alih-alih menjadi sumber rujukan data, secara ironis Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2016 tidak lagi merilis data pertanian.

• Edhy Prabowo: Perpres TKA Ini Pengkhianatan Negara kepada Rakyatnya

Padahal, sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) UU No. 16/1997 ttg Statistik, data statistik produksi gabah dan beras seharusnya diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian bersama BPS, agar ada kontrol.

Jika datanya tdk akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan kebijakan publik yg tepat?! Itu mustahil bisa dilakukan.

Presiden, sbg kepala pemerintahan, seharusnya merasa dirugikan oleh kekacauan data tersebut, krn bisa dipastikan semua kebijakan sektor pertanian dan pangan yg disusunnya jadi tdk akan efektif.

Bahkan, anggaran negara bisa bocor karenanya.

Menurut data resmi, misalnya, dlm sepuluh tahun terakhir tercatat kenaikan produksi gabah 2-4 juta ton pertahun,

kecuali tahun 2014 yang turun 500 ribu ton, dan 2017 yang turun 1,1 juta ton. @hkti

Jika disandingkan dgn data konsumsi beras perkapita, Indonesia setiap tahun mengalami surplus beras rata-rata 8 juta ton pertahun sejak 2008. @hkti

Namun, meski di atas kertas produksi beras kita surplus hingga rata-rata 8 juta ton pertahun,