Sebab, ada Nursyahbani Katjasungkana yang merupakan aktivis HAM.

Menurut dia, itu adalah hal unik karena selama ini masalah korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM.

Selama ini persoalan korupsi dan persoalan hak asasi manusia selalu dibicarakan secara terpisah padahal dampaknya bisa saja saling bersinggungan.

"Jadi sekarang kita mulai membangun perspektif yang mengintegrasikan isu anti korupsi dengan hak asasi manusia," kata Bambang.

Jika dilihat dari latar belakangnya, orang-orang yang masuk dalam komite itu datang dari beragam institusi.

Nursyahbani misalnya merupakan pendiri beberapa lembaga swadaya masyakat (LSM), salah satunya LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik).

Anggota lainnya Komjen Oegroseno merupakan wakapolri pada tahun 2013-2014 yang sempat mengisi jabatan-jabatan strategis dalam kepolisian.

Populer: Kejutkan Petugas PPSU, Anies Baswedan Turun Tangan dalam Grebek Sampah hingga Belepotan Lumpur

Sementara Muhammad Yusuf dulunya adalah Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya.

Namun, Yusuf juga pernah berkarier sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Tentang Tatak Ujiyati, Anies menyebutkan bahwa dia adalah ahli di bidang tata kelola pemerintahan.

Tatak pernah menjadi governance spesialist di Asian Development Bank dan direktur advokasi di Save the Children.

Selain itu Tatak juga masuk dalam tim yang menyusun governance index untuk menilai kinerja semua provinsi di Indonesia.

Bukan timses

Anies memastikan mereka yang masuk ke TGUPP bukanlah timses (tim sukses) Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017.