"Tadi pagi ketemu santai saja sih. Masih ketawa-ketawa. Masih ngopi bareng Beliau memang orangnya begitu," ucapnya.

Mengenai kemungkinan adanya tekanan kepada Hakim Kusno, Made mengaku tidak mengetahui.

Hakim-hakim yang ada di PN Jakarta Selatan, jarang bercerita mengenai tekanan dan hal lain mengenai perkara.

Setya Novanto hanya Jalani Sidang Selama Satu Jam, Setelah Itu Ia Ditemui Oleh Majelis Ini

Pengamatan ICW

Dikutip dari Kompas.com, Indonesia Corruption Waaatch (ICW) juga melakukan pengawalan terhadap kasus e-KTP ini.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan rekam jejak Hakim Kusno.

ICW mengungkapkan, jika hakim Kusno pernah membebaskan empat terdakwa korupsi.

"Saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Hakim Kusno tercatat pernah membebaskan empat terdakwa kasus korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum ICW Emerson Yuntho dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Empat kasus tersebut yakni:

1. Dana Suparta, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

2. Muksin Syech M Zein, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

3. Riyu, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

4. Suhadi Abdullani, perkara korupsi jual beli tanah untuk pembangunan terminal antar negara di belakang Terminal Induk Singkawang (Vonis tanggal 22 Februari 2017)

Selain itu, Hakim Kusno juga pernah menjatuhkan vonis ringan yaitu 1 tahun penjara kepada terdakwa, Zulfadhli, anggota DPR RI, dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang diduga merugikan keuangan Negara hingga Rp 15 miliar pada 13 April 2017 silam.

Kerap tolak praperadilan

Hakim Kusno dalam rekam jejaknya dikenal kerap menolak permohonan praperadilan.

Diantaranya adalah permohonan dari Irfan Kurnia Saleh tersangka kasus korupsi helikopter AW101, permohonan John Kei, dan kasus mafia pajak Haposan Hutagalung.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)