4 RAPBD DKI Jakarta yang Paling Disorot, Kunjungan Kerja Anggota Dewan Tembus Rp 107 Miliar

Editor: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan teks pidato penyampaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11/2017).

TRIBUNWOW.COM - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2018 mendapatkan begitu banyak sorotan dari masyarakat.

Satu per satu mata anggaran dikuliti untuk melihat keefektifannya.

Apalagi, ini merupakan RAPBD pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Adapun, R-APBD DKI tahun 2018 nilainya mencapai Rp 77,1 triliun.

Berikut ini merupakan beberapa anggaran yang sempat menyita perhatian publik :

1. TGUPP

Salah satu anggaran yang menyedot perhatian adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Rencana anggarannya meningkat dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28 miliar.

Tidak hanya itu, jumlah anggota tim juga akan diperbanyak hingga 74 orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memindahkan stafnya ke dalam TGUPP tersebut.

Dia ingin semua yang bekerja dengan gubernur mendapat SK pengangkatan dan digaji APBD.

"Jadi Alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

LIVE STREAMING Timnas Indonesia Vs Guyana: FIFA Berikan Kabar Baik Jelang Laga!

Namun, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi celah memberikan posisi bagi para tim sukses yang dulu mendukung Anies-Sandi.

Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama tim sinkronisasi di Jalan Tirtayasa II Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017). (KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Kekhawatiran ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.

Halaman
1234