Atas dasar tersebut Ismail mengaku jika HTI belum menerima haknya yang diatur dalam Undang-undang.

"Pencabutan badan hukum HTI adalah bukti kesewenang-wenangan pemerintah," ujarnya.

"Pemerintah telah melanggar aturan yang dibuat sendiri, ini lah bukti kesewenang-wenangan atau kedzaliman itu," katanya.

4. HTI akan beraktivitas seperti biasa

Ismail mengungkapkan jika HTI akan beraktivitas seperti biasanya.

Hal ini dilakukan oleh HTI mengingat pihaknya merasa belum menerima surat langsung dari pemerintah.

"Ya, semestinya. Semestinya seperti itu." Ujar Ismail kepada Tribunnews.com.

5. HTI akan lakukan perlawanan hukum

Ismail mengkritik tindakan pemerintah yang tidak memperlakukan HTI sebagaimana mestinya.

"Tapi pemerintah ini kan banyak berjalan tidak semestinya. Karena semestinya kan ada peringatan. Ya kan? Kemudian peringatan itu sampai kepada kita. Nggak ada peringatan." ucap Ismail.

Lantaran hal tersebut, HTI akan mengajukan gugatan kepada pemerintah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Nah bentuk perlawanan hukum itu seperti apa, diantaranya saya kira yang sangat terbuka adalah pengajuan gugatan ke PTUN terhadap keputusan ini. Dan bila memang demikian insya Allah kita akan lakukan segera." Ujar Ismail.(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)