Baca tanpa iklan
Gamawan mengatakan penetapan anggaran dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) atau yang lebih dikenal e-KTP secara nasional pada tahun 2011-2012 ini melibatkan sejumlah pengawas dan penegak hukum.
KPK menjadi salah satu pengawas yang mendampingi proyek e-KTP ini yang pada saat itu diketuai oleh Agus Rahardjo.
(Wartakota.com/TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)