TRIBUNWOW.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti program barak militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk pendidikan anak bermasalah.

KPAI menganggap pengiriman ke barak militer melanggar hak anak.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengatakan jika KPAI hanya sibuk mengurus permasalahan soal tempat tidur saja.

Baca juga: Saat Pratama Arhan Diadukan Mertua Nurul Anastasia ke Dedi Mulyadi agar Dibawa ke Barak Militer

Menurutnya, hal itu tidaklah bisa mengatasi persoalan anak nakal atau bermasalah. 

"Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem (anak yang bermasalah)," kata Dedi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (19/5/2025). 

Ia meminta KPAI untuk turun langsung, terutama di Jawa Barat, untuk mengatasi persoalan yang anak-anak remaja bermasalah. 

Dedi Mulyadi mencontohkan Jawa Barat, di mana banyak remaja bermasalah yang seharusnya KPAI ikut mengambil bagian dalam mencari solusi. 

"Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal," ujar Dedi Mulyadi.

Kendati mendapat sorotan dari KPAI, ia mengaku akan melanjutkan kebijakan pengiriman anak ke barak militer. 

Baca juga: Kelanjutan Siswa yang Telah Dipulangkan dari Barak Militer, Ambil Sumpah yang Ditulis dalam Piagam

Terdekat, 273 siswa akan menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (20/5/2025). 

"Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1.000 atau 1.500 atau 2.000 yang nanti atau 5.000, kalau terkoneksi dengan kabupaten-kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita," ujar Dedi Mulyadi. "KPAI mau ambil berapa?" tanyanya.

Diancam Tak Naik Kelas 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan bahwa sejumlah pelajar dikirim ke barak militer tanpa melalui asesmen dari psikolog profesional. 

Berdasarkan temuan KPAI, pemilihan peserta program hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling (BK). 

Padahal ada tiga sekolah menengah pertama negeri di Purwakarta, di mana KPAI menemukan tidak adanya guru BK sama sekali. 

"Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional. Yang jadi temuan kita, melainkan hanya rekomendasi guru BK," ujar Jasra dalam konferensi pers daring, Jumat (16/5/2025).