Penilaian Publik Berbeda saat Prabowo Dekat Jokowi, namun Wajar jika Terhubung dengan Mega dan SBY

TRIBUNWOW.COM – Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi dianggap sudah tak nyaman oleh publik.

Bahkan, dari kedekatan Prabowo dan Jokowi itu, ada istilah presiden boneka yang disematkan.

Menampik hal tersebut, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukan 'Presiden boneka' dan tidak akan dikendalikan oleh siapapun.

Baca juga: Babak Belur PDIP saat Pemilu 2024, Megawati Singgung Faktor Penyebab Hilangnya Suara di Daerah

Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal untuk memastikan loyalitas kabinetnya tegak lurus.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut penegasan itu menjadi penting disampaikan Prabowo agar tak ada distorsi kekuasaan dalam pemerintahan ke depan.

“Penegasan Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya di hadapan publik dan pembantunya relevan bahwa Ia bukan Presiden boneka sekaligus memastikan loyalitas kabinet tegak lurus tanpa kesalahan minor termasuk slip of tongue,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, dinamika relasi antara Presiden Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) mencuat karena adanya reaksi dari publik yang tak nyaman dengan kedekatan politik keduanya.

“Sesungguhnya dinamika relasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi mengemuka karena respon eksternal yang kurang nyaman melihat kedekatan keduanya,” ucap Agung.

Baca juga: Reaksi Prabowo soal Ijazah Jokowi: 10 Tahun Berhasil Pimpin Indonesia, Masalah Ijazah Dipersoalkan

Kendati demikian, ia menilai hubungan Prabowo dan Jokowi tetap berjalan baik secara personal. Hal itu juga disampaikan Prabowo yang memiliki hubungan baik dengan presiden-presiden sebelumnya.

“Karena secara personal, baik Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja sebagaimana relasi dengan Ibu Mega dan Pak SBY,” jelasnya.

Agung menilai kewaspadaan publik terhadap pola relasi kekuasaan tetap perlu diapresiasi sebagai bagian dari sistem demokrasi.

“Alarm sebagian publik ini patut diapresiasi agar pola hubungan Presiden Prabowo semakin seimbang dalam arti proporsional dan profesional dengan eks presiden manapun (balance of power),” katanya.

Dengan sikap terbuka tersebut, ia menilai Prabowo sedang membentuk batas yang tegas antara dirinya sebagai pemegang mandat rakyat dan pengaruh politik masa lalu.

“Setidaknya untuk meminimalkan distorsi kekuasaan baik dalam konteks aturan maupun etika,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (5/5/2025). 

Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowosempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.

Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak pihak yang menyebutnya sebagai Presiden bonekaJokowi. Menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar.

“Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," katanya.

Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi. Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa."

"Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah."

"Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi, Pengamat: Presiden Ingin Pastikan Loyalitas Kabinetnya."