Menilik Makna Megawati dan Prabowo yang akan Bertemu Lagi, Pemerintah Lirik Kader-kader PDIP?

TRIBUNWOW.COM - Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati dan Presiden Prabowo Subianto disebut masih akan berlanjut.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menilai PDIP akan memberikan dukungan pada kebijakan pemerintah.

Selain itu, wacana pertemuan kedua setelah Pemilihan Presiden itu bermakna soal Prabowo yang melirik kader-kader PDIP.

Baca juga: Puan Akui Pertemuan Prabowo dan Megawati Hanya Sebatas Lebaran, akan Ada Keberlanjutan di Partai?

Bisa saja Prabowo meminta kader potensial PDIP untuk ditarik ke pemerintahan guna diperbantukan menghadapi tantangan ke depan.

“Semakin memastikan bahwa kebijakan-kebijakan politik prabowo bukan hanya akan didukung penuh oleh PDIP dan politisi PDIP secara umum."

"Tapi secara prinsip, tentu saja kemampuan PDIP akan mungkin kalau dibutuhkan, ya akan diakselarasikan untuk berkontribusi bagaimana menghadapi persoalan-persoalan di masa yang akan datang,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (15/4/2025).

Apalagi, Adi mengatakan, situasi global yang tidak menentu pasti akan berdampak pada politik hingga situasi ekonomi di dalam negeri.

“Artinya, bukan hanya soal kebijakan Prabowo yang akan diharapkan akan didukung total oleh PDIP."

"Tapi secara prinsip, jika PDIP dibutuhkan, kader-kader PDIP yang mumpuni khususnya di bidang ekonomi itu bisa diharapkan berkontribusi untuk Indonesia. Bagaimana cara mengatasi situasi dan gejolak global,” ujarnya.

Selain itu, Adi menilai bahwa wacana pertemuan lanjutan Prabowo dan Megawati bertujuan untuk menjaga keseimbangan politik.

Sebab, publik cenderung berpendapat bahwa Prabowo lebih condong atau dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: MUI Sudah Sampaikan Ijtima Ulama soal Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Tak Tahu Dibaca Tidak

“Artinya apa? Dengan membangun komunikasi politik lanjutan dengan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, tentu ini menegaskan bahwa Prabowo juga memiliki hubungan baik dengan mantan Presiden lain selain Pak Jokowi,” katanya.

“Jadi, keseimbangan ini menjadi penting sebenarnya untuk menjaga bagaimana ritme komunikasi politik Prabowo dengan mantan-mantan Presiden,” ujar Adi melanjutkan.

Untuk diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, PDIP juga tidak secara tegas menyatakan bahwa berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.