Uang Efisiensi APBD Lumajang Dipakai untuk Pembelian Motor PCX Kepala Daerah hingga Rp 6,7 Miliar

TRIBUNWOW.COM - Seluruh kepala di Desa Lumajang, Jawa Timur akan mendapatkan motor PCX baru yang dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hal itu merupakan rencana dari Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Ia mengatakan pembiayaan untuk membeli motor PCX itu diambilkan dari hasil efisiensi anggaran APBD Tahun 2025 yang akan dilakukan perubahan pada Juli 2025.

Baca juga: Kronologi Oknum TNI Aniaya 3 Polisi di Sulteng, Berawal dari Warga Geber-geber Sepeda Motor

Menurutnya, pengadaan motor baru ini rencananya juga akan dimulai setelah proses perubahan anggaran pertengahan tahun ini. 

"Ini akan direalisasikan melalui efisiensi anggaran perubahan tahun ini," kata Indah di Lumajang, Senin (14/4/2025). 

Anggaran pembelian motor dinas ini diperkirakan mencapai Rp 6,7 miliar. 

Angka ini didapat berdasarkan jumlah desa dan harga satuan motor honda PCX yang akan dibeli pemkab. 

Sebagai informasi, di Kabupaten Lumajang terdapat 198 desa yang terbagi di 21 kecamatan. 

Dikutip dari website resmi honda, astra-honda.com satu unit motor PCX dibanderol dengan harga Rp 34.300.000. 

Baca juga: Bupati Sleman Turun Tangan, Super Elang Jawa Siap Pulang ke Maguwoharjo setelah Lebaran

Artinya, jika Pemkab Lumajang hendak membeli 198 unit untuk dibagikan kepada seluruh kepala desa, sedikitnya pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 6.791.400.000. 

Indah menjelaskan, pemberian kendaraan operasional berupa motor honda PCX adalah bentuk dukungan pemerintah daerah kepada kepala desa dalam melayani masyarakat. 

Menurutnya, dengan kendaraan operasional baru, mobilitas kepala desa khususnya yang berada di wilayah dengan medan sulit bisa lebih mudah. 

Sehingga, pelayanan kepada warga juga akan maksimal. 

"Saya dan mas wabup akan memberikan kendaraan operasional bagi kepala desa, ini adalah komitmen kami mendukung para kepala desa dalam menjalankan tugas supaya bisa lebih maksimal," kata jelasnya. 

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengungkapkan, pengadaan kendaraan operasional baru untuk kepala desa masih dikaji pemerintah sambil menunggu hasil audit sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Usulan kendaraan operasional kades nanti akan melihat hasil audit laporan keuangan 2024, Tentu hasil audit Silpa APBD anggaran 2024 yang menjadi dasar penganggaran dan pengadaan kendaraan operasional kades," ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Motor PCX 198 Kepala Desa di Lumajang Pakai Dana Hasil Efisiensi."