Puan Maharani Enggan Jawab soal Rapat di Hotel Mewah, justru Pertanyakan Aksi Aktivis Masuk Ruangan

TRIBUNWOW.COM - Komisi I DPR RI menjadi sorotan setelah melakukan rapat di hotel mewah.

Rapat tersebut digelar di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat-Sabtu 14-15 Maret 2025.

Mereka melakukan pembahasan soal RUU TNI.

Baca juga: Revisi RUU TNI Digelar Tertutup di Hotel Mewah, Jauh dari Semangat Efisiensi Anggaran oleh Prabowo

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani tak mau menjawab.

"Ya itu tanyakan kepada kesekjenan apakah kemudian itu melanggar atau tidak," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). 

Terkait rapat RUU TNI di hotel tersebut sempat digeruduk oleh aktivis, Puan menyebut bahwa mereka memang tidak diperbolehkan masuk ke "rumah" yang bukan rumahnya. 

Sebab, menurut Puan, para aktivis berusaha masuk tanpa izin. 

"Teman-teman kan juga tahu bahwa ada yang menggeruduk atau masuk tanpa izin, jadi memang apa pun kemudian kalau dalam suatu acara apa pun itu kemudian masuk tanpa izin, ya kan tidak diperbolehkan," kata Puan. 

Diketahui, Hotel Fairmont Jakarta menjadi lokasi rapat revisi UU TNI oleh Komisi I DPR RI dan pemerintah pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025. 

Baca juga: Puji Prabowo di Balik Batalnya RUU Pilkada, Politisi PDIP: Kalau Tidak Ada Beliau Tak Bisa Kejadian

Rapat revisi UU TNI digelar di hotel bintang lima dengan harga Rp 2,6 juta-10,6 juta per malam yang hanya berjarak dua kilometer dari Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. 

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya Saputra menyoroti rapat DPR digelar di hotel mewah saat pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. 

Menurut dia, tindakan DPR menunjukkan rendahnya komitmen transparansi dan partisipasi publik, serta menentang kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 

"Pembahasan RUU TNI di hotel mewah menunjukkan pemotongan anggaran hanya gimik. Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan omon-omon belaka," ujar Dimas saat dihubungi Kompas.com, Minggu (16/3/2025). 

Padahal, dia mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang menghemat belanja negara sampai mengurangi alokasi dana sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. 

Pembahasan revisi UU TNI di hotel mewah juga diyakini olehnya menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar, serta mengkhianati prinsip keadilan dan demokrasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPR Angkat Bicara soal Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah padahal Lagi Efisiensi."