Ancaman Dedi Mulyadi ke Bupati yang Ingin Beli Mobil Dinas Baru: Ia Lebih Mementingkan Diri Sendiri

TRIBUNWOW.COM - Kepala Daerah setingkat Bupati hingga Wali Kota di Jawa Barat mendapat ancaman dari Gubernur terpilih Dedi Mulyadi.

Hal ini terkait pembelian mobil dinas baru bagi bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Dedi Mulyadi mengancam jika tak akan memberikan stimulus bagi kepala daerah yang membeli mobil dinas baru.

Baca juga: Ancaman Dedi Mulyadi pada Pengusaha Tambang lantaran Truk yang Lewat Melebihi Jam Operasional

"Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetap memakai mobil dinas baru," kata Dedi Mulyadi di sela-sela pembahasan program-program prioritas yang dipaparkan Sekda Jabar, Herman Suratman.

Momen itu merupakan agenda silaturahmi bersama para Sekda dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Barat yang diunggah di kanal YouTube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Sabtu (15/2/2025).

KDM menjelaskan bahwa bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang tetap membelanjakan APBD-nya untuk mobil dinas baru.

Hal itu menujukkan mereka tidak mempunyai keinginan untuk membuat rakyatnya maju dan sejahtera.

"Artinya ia tidak punya keinginan untuk rakyatnya maju, ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Biar rakyat yang menilai," tutur KDM.

Baca juga: Akan Ikut Retreat Kepala Daerah di Magelang, Dedi Mulyadi Tak Mau Bebani dengan Penggunaan APBD

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga minta kepada Sekda untuk menanyakan daerah mana saja yang belum dan sudah membelanjakan dana APBD-nya untuk pembelian mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupatinya atau wali kota dan wakil wali kotanya.

Namun saat itu, semua yang hadir di acara yang digelar di kediaman KDM di Lembur Pakuan, Subang, tak ada yang menjawab secara jelas. 

Padahal Sekda Jabar sudah menanyakakan secara langsung dalam forum tersebut.

Akhirnya, KDM pun mengunngkapkan bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh tauladan bagi bawahannya dan masyakarat yang dipimpinnya.

Dedi Mulyadi menyebut bahwa dirinya berupaya memberikan contoh dengan melakukan berbagai efisiensi pada pos anggaran untuk kebutuhannya sebagai seorang gubernur. 

Bahkan kondisi tersebut diakuinya membuat tim transisi merasa rikuh.

Karena saat itu Dedi Mulyadi menunjukkan pos anggaran perjalanan dinas luar negerinya sebesar Rp 1,5 milar dicoret, anggaran baju dinas Rp 152 juta dicoret, dan anggaran perjalanan dinas B sebesar Rp 1,9 miliar dikurangi menjadi Rp 700 juta saja.