Wacana Koalisi jadi Permanen di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran Berpotensi Pilpres 2029 Minim Capres

TRIBUNWOW.COM - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berencana untuk berkoalisi permanen hingga tahun politik 2029 mendatang.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Hendri Satrio menyesalkan rencana itu jika benar terjadi.

Koalisi KIM Plus sudah dibicarakan hingga soal kekuasaan di tahun 2029.

Baca juga: Bangku Kosong hingga Sorakan untuk Bahlil saat Disebut Prabowo, Ini Sederet Momen Unik HUT Gerindra

Diketahui, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengajak partai anggota KIM Plus untuk berkoalisi permanen.

Hal itu diungkapkan Prabowo di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) kemarin.

Terlebih, kata Hensat, wacana seperti ini muncul saat pemerintahan Prabowo-Gibran baru lewat 100 hari.

Di sisi lain, rakyat saat ini tengah dipusingkan oleh sejumlah persoalan, mulai dari LPG 3 kilogram hingga yang terbaru mengenai dampak efisiensi anggaran.

"Baru 100 hari lebih dikit terus udah ngomongin kekuasaan di 2029, padahal kemarin rakyat lagi disuguhin pemotongan, efisiensi, terus tiba-tiba mereka bicara tentang kekuasaan di 2029," kata Hensat kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

Bicara soal koalisi permanen, Hensat pun mempertanyakan apakah koalisi tersebut hanya mendukung pencalonan Prabowo saja sebagai capres di 2029 atau menjadi dukungan satu paket Prabowo-Gibran kembali.

Baca juga: Jokowi Akui Dukung Prabowo jika Kembali Nyapres 2029, Beri Pujian sebagai Ketum Partai Gerindra

Sebab, ia meyakini tak mungkin jika ketua parpol lain di KIM saat ini juga tidak mengincar menjadi pendamping Prabowo di 2029.

"Pertanyaan besarnya kalau bicara koalisi permanen, ini hanya untuk partai politik atau pasangan capres cawapresnya juga permanen?," ujar Hensat.

Di sisi lain, wacana koalisi permanen ini sekaligus membuktikan pernyataannya sebelumnya, di mana ia menyebut maju menjadi presiden dan wakil presiden tidaklah murah dan mudah meski Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada 2 Januari 2025 lalu.

Kala itu ia sempat menyebutkan, faktor ongkos politik dan investasi elektoral merupakan dua tantangan terbesar para parpol untuk mengusung calonnya sendiri.

"Sekali lagi, ini cukup membuktikan analisa saya sebelumnya jika nanti di 2029 kita tak memiliki banyak calon presiden, faktor finansial dan tabungan elektoral bukanlah hal yang dapat dikejar dengan cepat selama kurang lebih 4 tahun ke depan sejak 2025 ini," kata Hensat. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Pengamat Sesalkan KIM Plus Sudah Bicara Kekuasaan 2029 Saat Rakyat Tengah Banyak Masalah."