Efisiensi Anggaran oleh Prabowo Dianggap akan Berdampak Positif, Kurangi Pejabat yang Foya-foya

TRIBUNWOW.COM - Penghematan atau efisiensi anggaran tengah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk efisiensi anggaran dari kegiatan yang tak bersentuhan dengan masyarakat.

Contohnya, perjalanan dinas yang dilakukan seluruh lembaga dan kementerian yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Baca juga: 5 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Berulah di 100 Hari, Siapa Paling Fatal Berujung Reshuffle?

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menjelaskan, kebijakan tersebut sangat tepat dilakukan oleh Presiden Prabowo demi menghindari anggaran yang di mark up atau korupsi.

"Jadi itu misalnya ada program yang namanya sama tapi dibedai dalam program itu. Bahasanya pak Prabowo itu cara nyolong, nah ASN selama ini," tuturnya kepada Warta Kota, Selasa (11/2/2025).

Menurut Trubus, siapapun yang protes terhadap penghematan anggaran maka patut diduga menikmati mark up anggaran.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak termasuk para menteri untuk melihat efisiensi anggara secara luas.

"Dinas-dinas yang teriak di Medsos banyak banget tuh, kedua banyak menteri dan pejabat itu enggak ngerti management keuangan. Jadi dia hanya terima laporan dari anak buahnya doang. Dia belum ngecek langsung program apa saja," tuturnya.

Baca juga: 2 Kriteria Menteri yang Jadi Sasaran Reshuffle Prabowo, namun Masih sekedar Beri Peringatan Keras

Trubus melihat, setiap tahun APBN dan APBD selalu bertambah sehingga dinikmati oleh ASN atau pejabat untuk berfoya-foya.

Kalau pun dipotong, kata Trubus, hanya sekian persen karena itu pun hanya untuk kepentingan politik saja.

"Ada kok daerah yang sukses menjalankan efisiensi anggaran. Itu Wali Kota Surabaya itu sudah sukses. Jadi mereka enggak kaget karena sudah menjalani itu," ungkapnya.

Trubus menambahkan, lembaga atau kementerian yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu dilakukan efisiensi anggaran.

Misalnya seperti Komisi Yudisial, Badan Kepagawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan beberapa lainnya.

"Hubungan dengan masyarakat apa itu dia? Kan enggak ada. Itu yang sebabkan anggaran negara membengkak," terangnya.

Masalah lainnya adalah adanya badan yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo seperti Badan Pangan, Bulog, dan Badan Gizi Nasional.