Pada Dedi Mulyadi, Pengacara Pemilik Pagar Laut Akui Kliennya Langgar Aturan tapi Nekat Bangun

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi meminta pemilik pagar laut di Kabupaten Bekasi untuk lakukan pembongkaran.

Sang pemilik ialah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara menyanggupi permintaan Dedi Mulyadi tersebut.

Pihak pemilik melalui pengacaranya, Deolipa Yumara mengakui jika ada kekeliruan dalam perizinan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Targetkan Bangun Infrastruktur Jabar 2 Tahun: Tiap Hari Pesta Ratusan Miliar Anggaran

Deolipa mengakui bahwa kliennya melanggar aturan sejak pembangunan pagar laut dilakukan. 

Menurut dia, perusahaan sebetulnya sejak awal telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP untuk membangun pagar laut. 

Akan tetapi, pengajuan izin tersebut tak memenuhi persyaratan, sehingga ditolak oleh KKP. 

Setelah penolakan ini, perusahaan tetap nekat membangun pagar laut dengan berpatokan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat. 

Pada akhirnya, perusahaan mendapat konsekuensinya setelah KKP mengambil tindakan penyegelan terhadap area pagar laut mereka pada 15 Januari 2025. 

Deolipa juga mengungkapkan, kliennya telah kembali mengajukan izin PKKPRL ke KKP tak lama setelah penyegalan dilakukan.

Meski begitu, pihak PT TRPN menyanyangkan jika pagar laut dibongkar.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Anggaran Setda Jawa Barat Tak Punya Data Spesifik meski Nyaris Rp 1 Triliun

Pasalnya, perairan sekitar sudah dikeruk hingga lima meter.

"Kalau diminta untuk membongkar, kami laksanakan pembongkaran. Tapi sayang karena (dasar) air laut sudah didalami (dikeruk)," ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara saat mendampingi Dedi mendatangi area pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Jumat (24/1/2025).

Menurut dia, pembongkaran bisa membuat tanah urug yang ada di area pagar laut akan kembali ke perairan. 

Akibatnya, perairan sekitar pagar laut akan mengalami pendangkalan. 

"Akhirnya kapal-kapal besar tidak bisa masuk lagi," ungkapnya.