Dedi Mulyadi Targetkan Bangun Infrastruktur Jabar 2 Tahun: Tiap Hari Pesta Ratusan Miliar Anggaran

TRIBUNWOW.COM - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tengah mendapat sorotan tajam dari Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi.

Melalui kanal YouTubenya, Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya meneliti APBD secara mendetail.

Hal itu dilakukan Dedi Mulyadi demi mewujudkan cita-cita besar untuk memperbaiki infrastruktur dan pendidikan di Jawa Barat. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Anggaran Setda Jawa Barat Tak Punya Data Spesifik meski Nyaris Rp 1 Triliun

“Seluruh infrastruktur jalan provinsi, kota, dan kabupaten harus selesai dalam waktu dua tahun, 2025 dan 2026,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 yang dikonfirmasi ulang Kompas.com via telepon, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, kebutuhan dasar pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA harus selesai pada 2026. 

Untuk itu, Dedi menyatakan pentingnya sinkronisasi anggaran antara Disdik provinsi, kota, dan kabupaten.

“Sehingga kami (provinsi) tahu di mana harus intervensi,” jelasnya. 

Jangan sampai, kata Dedi, terjadi kondisi memprihatinkan di beberapa wilayah. 

“Pj Bupati Sukabumi bercerita bahwa ada sekolah yang belajarnya pakai tikar, ada yang pergi sekolah harus turuni sungai, malu atuh," kata dia. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Heran Tagihan Air Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Rp 400 Juta per Bulan

Dedi mengkritik keras pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. 

Anak-anak SD ada yang tidak punya bangku, tidak punya ruang kelas. 

"Sementara kita setiap hari berpesta dengan ratusan miliar anggaran, itu tidak bisa. Harus diarahkan. Ini dulu yang harus diselesaikan," jelas Dedi. 

Menurut dia, perlu menghitung rasio lulusan SD dengan ketersediaan ruang kelas di jenjang SMP dan SMA. 

Kewajiban belajar 9 hingga 12 tahun tidak akan efektif tanpa kesiapan fasilitas. 

Baca juga: Ketimpangan Anggaran Pendidikan di Jawa Barat, Dedi Mulyadi Minta Ada Penundaan: Kacau yang Susun

“Kalau Anda wajibkan sekolah, ya siapkan (ruang kelas). Kalau rakyat diwajibkan sekolah 9 tahun dan 12 tahun, maka negara harus menyiapkan fasilitasnya,” tegas Dedi.