Beda Sikap Sri Mulyani saat Jadi Menteri era Jokowi dan Prabowo, Akui saat Ini Banyak Diam

TRIBUNWOW.COM - Kabinet Merah Putih (KMP) banyak diisi oleh menteri lama era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk Menteri Keuangan yang saat ini dipegang oleh Sri Mulyani sejak era Jokowi hingga Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Menkeu Sri Mulyani menjadi sorotan di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

Baca juga: 5 Permintaan Prabowo kepada Jajarannya di Kabinet Merah Putih, Terkhusus untuk Menkeu Sri Mulyani

Pasalnya, Sri Mulyani yang biasanya banyak senyum dan suka 'bertingkah' kini banyak diam.

Wajahnya tampak serius, hingga publik curiga dan menduga Sri Mulyani tertekan jadi menteri Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengaku saat ini sibuk dengan urusan pekerjaannya, hingga lupa untuk cerita.

"Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa pekan terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (12/12/2024).

Sri Mulyani mengaku bahwa dia tengah fokus pada hal-hal substansial yang menyangkut tugas dan fungsi pokoknya sebagai bendahara negara. 

Dia pun menegaskan bahwa kondisi itu tidak ada yang berubah, hanya saja tengah mengalami masa penyesuaian.

"Jadi kalau kita sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial, sementara lingkungan environment yang muncul juga sangat banyak," ucapnya dikutip dari Tribunnews.com.

"Jadi kita saling silaturahmi tidak berubah. Hanya memang ini masanya kami lagi banyak absorb dengan pekerjaan yang harus kita lakukan," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Bakal Umumkan Rencana Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan, Sri Mulyani: APBN-nya Sedang Disusun

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sendiri masih terus menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Terlebih lagi, pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini jumlah kementerian justru menambah dari yang sebelumnya menjadi 48.

"Bisa dibayangkan karena adanya perubahan kementerian lembaga dalam dua Minggu terakhir kita harus melakukan realokasi dan mengasign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru. Dan kemudian bagaimana mereka memecah anggaranya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025," terang dia.

"Jadi sekali lagi saya akan sampaikan dan tekankan memang banyak sekali volume pekerjaan yang harus kita lakukan," imbuhnya menegaskan.

Adapun isu kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk tahun 2025 nanti menjadi isu besar selama beberapa Minggu terakhir ini.

Sebab, banyak sekali kekhawatiran baik dari pengusaha, maupun pengamat ekonomi terhadap konsumsi masyarakat yang diprediksi akan melemah akibat dampak kebijakan tersebut.

Sayangnya, Sri Mulyani dalam beberapa kesempatan memang kerap diam saat ditanya awak media terkait hal itu.

Baca juga: Enzy Storia Tanyakan Bea Cukai yang Tagih Pajak Tinggi Tasnya, Stafsus Sri Mulyani Angkat Bicara

Padahal pada Selasa (3/12/2024) sore, Sri Mulyani beserta Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo dan sederet Menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), menyoal Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong perekonomian dan investasi di Kemenko Perekonomian.

Sri Mulyani memilih untuk diam seribu bahasa, saat ditanya perihal kepastian penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di awal tahun 2025.

Bahkan, bendahara negara itu irit bicara saat ditanyai awak media ihwal hasil Rakortas tersebut. Sri Mulyani menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti Pak Menko saja, Pak Menko saja ya yang menyampaikan ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Selasa.

Padahal, dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Rakortas tersebut turut membahas soal kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Meskipun kata dia, belum dapat dipastikan sebab baru rapat awal.

"Iya salah satunya ada (bahas PPN 12 persen)," tutur Yassierli.

"Dibahas-dibahas sebagian, tapi kan itu masih rencana, nanti tunggu saja lah, ini kan masih disimulasikan, masih dihitung," imbuhnya menegaskan. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Menkeu Jadi Pendiam Sejak Masuk Kabinet Prabowo, Ini Penjelasan Sri Mulyani."