PDIP Berpeluang Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat Singgung soal Oposisi dan Peran DPR

Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan tidak ada koalisi dan oposisi di dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Aher menjelaskan, yang mengontrol pemerintahan adalah DPR.

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher, Minggu (22/9/2024).

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya.

Aher pun mengajak PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo.

Padahal, PKS menempatkan diri sebagai oposisi selama 10 tahun terakhir.

DPR Ompong

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno lantas mengkritik PKS dengan menyebut partai tersebut hanya mencari pembenaran untuk saling berangkulan antara pihak yang kalah dan menang.

Adi menjelaskan, fungsi sebagai oposisi sebenarnya melekat pada DPR yang bertugas mengontrol kebijakan pemerintah.

"Itu hanya sebatas argumen pembenaran untuk saling berangkulan antara yang kalah dan yang menang. Oposisi itu tak harus disebutkan dalam regulasi politik. Oposisi itu melekat pada fungsi dewan. Gunanya DPR itu check dan balance terhadap pemerintah. Itulah oposisi," ujar Adi pada Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Baca juga: Kadernya Tak Bangga Timnas Indonesia Disesaki Pemain Naturalisasi, Gerindra: Sudah Lapor ke Prabowo

Adi mengatakan, masalahnya, DPR di Indonesia "giginya ompong" jika sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Dia menyebut belum pernah ada partai yang bergabung dengan penguasa, tetapi mengkritik kebijakan pemerintah.

"Belum ada sejarahnya partai yang masuk kekuasaan melawan kebijakan pemerintah," ucapnya.

"Meski DPR itu ajang jadi oposan, tapi karena semua partai merapat ke ke pemerintah, maka fungsi oposan DPR wassalam. DPR pasti hanya jadi alat stempel pemerintah," sambung Adi.

Sementara itu, Adi kembali menegaskan DPR sebenarnya merupakan lembaga oposan.