PDIP Berpeluang Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat Singgung soal Oposisi dan Peran DPR

TRIBUNWOW.COM - PDIP berpotensi besar akan bergabung ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ini analisa pengamat politik.

Dikutip dari Kompas.com, PKS baru-baru ini mengajak PDIP, satu-satunya partai yang belum masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM), bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Bocoran sinyal bergabungnya PDIP ke pemerintahan mulanya diungkit oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo.

Baca juga: Melihat Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat Ragu dan Ungkap 3 Hal Ini

Dradjad mengisyaratkan bahwa PDIP bakal bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.

Dia mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PDIP sangat baik.

Tetapi, dia belum mengatakan hasil dari komunikasi tersebut.

“Kita tunggu dari mereka lah, cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti,” kata Dradjad dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di YouTube pada 16 September 2024.

Partai Gerindra bahkan memberi kode kepada PDIP bahwa pihaknya turut membuka diri kepada partai berlambang banteng itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya memang punya pendekatan yang berbeda ke PDIP.

Baginya, Gerindra dan PDIP sering kali menemukan kecocokan meski nampak memiliki perbedaan cara pandang.

“Komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi sering kali tujuan kita sama,” ujar Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Sering kali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu hanya sebuah cara bagaimana tujuan mulia itu dicapai,” kata dia lagi.

Baca juga: Terungkap Alasan PDIP Batal Usung Anies Baswedan di Pilkada 2024, Bukan karena Sosok Mulyono

Jika PDIP betul-betul bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya, tidak ada partai yang memposisikan diri sebagai oposisi dalam rezim selanjutnya.

Lantas, siapa yang akan mengontrol kebijakan Prabowo jika tidak ada partai yang kerap melempar kritik?

PKS Tegaskan Tak Ada Oposisi