Heboh soal Kenaikan UKT, Prabowo Subianto Beri 2 Pernyataan: Universitas Negeri Dibangun dari Rakyat

TRIBUNWOW.COM - Heboh sorotan soal mahalnya biaya Uang Kenaikan Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan UKT sendiri telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Mendikbud Nomor 54/2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Dikutip dari Kontan, kenaikan biaya UKT disebutkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Memendikbud Ristek), Nadiem Makarim hanya untuk mahasiswa baru.

Baca juga: Tak Sanggup Bayar UKT Mahal, Calon Mahasiswi Jalur Prestasi Mundur, Pihak UNRI Ungkap Fakta Lain

Kenaikan itu tidak berlaku bagi mahasiswa yang saat ini sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

“Ini yang kadang masih ada mispersepsi, ini tidak benar. Aturan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru,” ujar Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (21/5/2024).

“Jadi tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah atau tiba-tiba membayar lebih banyak akibat kebijakan ini,” ungkap Nadiem.

Menanggapi hal itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto ikut berkomentar hingga jadi sorotan.

Dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Prabowo mengatakan jika biaya kuliah seharusnya tidak dibebankan dengan uang yang tinggi.

Bahkan, Prabowo Subianto menganggap seharusnya biaya kuliah di Universitas Negeri tak perlu memungut bayaran.

"Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi," ujar Prabowo, Kamis (23/5/2024).

"Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan," kata Prabowo, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: 3 Momen Puan Maharani di WWF Forum, Jadi Tamu Terakhir hingga Interaksi dengan Jokowi dan Prabowo

Pasalnya, menurut Prabowo pendidikan seorang anak adalah tanggung jawab negara.

Ia juga mencontohkan pendidikan di era 1998 di mana pemerintah memberikan pelayanan dan mempermudah pendidikan setinggi-tingginya.

"Kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter."

"Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali," ungkapnya.

Saat ditanya soal biaya UKT yang jadi perbincangan, Prabowo mengatakan jika akan memantau perkembangannya.

"Jelas dong (dipantau). Orang saya dipilih rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat dan menjamin bahwa kekayaan rakyat, kekayaaan bangsa bisa dinikmati dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh rakyat kita," pungkas dia.

Baca juga: Daftar 7 PTN yang Punya Biaya UKT Termahal di Indonesia Tahun 2024: UI, UNS, Unri hingga UGM

Selain itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan saat ini Prabowo memang tengah mengkaji biaya UKT.

"Terkait UKT yang mahal, pasti akan dipertimbangkan dan dikaji beliau agar bisa jauh lebih murah," ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Hal ini merujuk pada pernyataan Prabowo jika kuliah seharusnya bisa dibuat mudah dan gratis.

Namun, hal itu mendapatk kritikan keras dari Pengamat Politik Ahmad Fauzi.

Dikutip dari Wartakota, Ahmad Fauzi mengatakan Prabowo seharusnya mundur dari Kabinet Jokowi jika melontarkan kritik soal UKT.

Baca juga: Cara Dapatkan Bantuan Kuota Internet dan UKT Kemendikbud untuk Siswa, Mahasiswa, Guru hingga Dosen

Selain itu, kapasitas berbicara Prabowo Subianto juga dipertanyakan apakah sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai Presiden Terpilih.

“Di sini lah menariknya, makin menguatkan kita untuk mendesak Prabowo segera berhenti dari jabatan Kemenhan," ujar Ahmad Fauzi.

"Kritik terbukanya terhadap masalah UKT ini jelas memperlihatkan bahwa sikapnya sebagai Menhan maupun Capres terpilih mulai tumpang tindih,” kata pria yang akrab disapa Ray ini pada Sabtu (25/5/2024).

Jika kritik itu diberikan pada pemerintahan Jokowi, menurut Ray Prabowo lah yang akan menerima kerugiannya.

“Sebab pada akhirnya, memang Prabowo lah yang akan kebanjiran kritik bila masalah UKT ini tidak tertangani sejak sekarang. Prabowo akan menerima beban persoalan di masa pemerintahannya, Oktober nanti."

"Karena itulah, Prabowo berharap masalah ini segera ditangani oleh pemerintahan Jokowi,” pungkasnya. (TribunWow.com)