Heboh soal Kenaikan UKT, Prabowo Subianto Beri 2 Pernyataan: Universitas Negeri Dibangun dari Rakyat

TRIBUNWOW.COM - Heboh sorotan soal mahalnya biaya Uang Kenaikan Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan UKT sendiri telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Mendikbud Nomor 54/2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Dikutip dari Kontan, kenaikan biaya UKT disebutkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Memendikbud Ristek), Nadiem Makarim hanya untuk mahasiswa baru.

Baca juga: Tak Sanggup Bayar UKT Mahal, Calon Mahasiswi Jalur Prestasi Mundur, Pihak UNRI Ungkap Fakta Lain

Kenaikan itu tidak berlaku bagi mahasiswa yang saat ini sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

“Ini yang kadang masih ada mispersepsi, ini tidak benar. Aturan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru,” ujar Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (21/5/2024).

“Jadi tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah atau tiba-tiba membayar lebih banyak akibat kebijakan ini,” ungkap Nadiem.

Menanggapi hal itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto ikut berkomentar hingga jadi sorotan.

Dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Prabowo mengatakan jika biaya kuliah seharusnya tidak dibebankan dengan uang yang tinggi.

Bahkan, Prabowo Subianto menganggap seharusnya biaya kuliah di Universitas Negeri tak perlu memungut bayaran.

"Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi," ujar Prabowo, Kamis (23/5/2024).

"Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan," kata Prabowo, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: 3 Momen Puan Maharani di WWF Forum, Jadi Tamu Terakhir hingga Interaksi dengan Jokowi dan Prabowo

Pasalnya, menurut Prabowo pendidikan seorang anak adalah tanggung jawab negara.

Ia juga mencontohkan pendidikan di era 1998 di mana pemerintah memberikan pelayanan dan mempermudah pendidikan setinggi-tingginya.

"Kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter."

"Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali," ungkapnya.