Momen Hakim MK Arief Hidayat Beri Pujian ke Cincin yang Dipakai Advokat 02 Hotman Paris, Penuh Tawa

TRIBUNWOW.COM - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memberikan pujian pada pengacara kubu Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea.

Hal itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang sengketa Pilpres yang digelar pada Rabu (3/4/2024).

Mulanya, Hotman Paris ingin bertanya dengan saksi kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang membahas soal Sirekap.

Baca juga: 90 Juta Lebih Suara Prabowo-Gibran Ingin Dibatalkan oleh Romo Magnis dan 2 Psikolog, Hotman: Aneh

Lalu, Hotman Paris mengucapkan terima kasih pada Hakim Arief Hidayat lantaran sudah mengembalikan ke jalur hukum bukan bahasan Sirekap di IT.

"Sekali lagi hormat saya kepada Pak Arief Hidayat karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah Sarjana Hukum, daritadi kita kuliah komputer," ujar Hotman Paris.

Menanggapi hal itu, terdengar dua hakim yang saling sahut menyahut.

"Pertanyaanya apa Pak Hotman," ujar hakim yang lain.

"Sebentar Pak Hotman, tadi waktu mengirim tabik (salam) saya lihat cincinnya bagus-bagus," puji Hakim Arief Hidayat.

Sontak Hotman Paris tertawa mendengar pujian itu, begitu juga Arief Hidayat.

Baca juga: 2 Pernyataan dari Ahli dan Saksi di Kubu 01 yang Buat Hotman Paris Tertawa di Persidangan MK

Namun, Hotman tak menanggapinya dan langsung kembali ke topik pembahasan.

"Pertanyaan saya, saudara saksi kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap masih perlu enggak bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang Sirekap?" tanya Hotman ke saksi 01.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum Anies-Muhaimin melalui pengacara Bambang Widjojanto bertanya soal kesalahan data yang diinput di Sirekap.

Padahal, batas maksimal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam satu TPS hanya mencapai 300 orang.

Dia lantas mempertanyakan mengapa data yang terinput justru mencapai ribuan, jauh berbeda dibanding dengan data sesungguhnya.

Kemudian, kepada ahli bidang teknologi informasi yang dihadirkan KPU RI, Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Bambang bertanya apakah kesalahan data ini bisa dianggap fraud (penipuan).